PARIPURNA VIRTUAL: Propemperda 2021 & Perubahan AKD

Screenshot 20210111

BUKA RAPAT. Bambang Kusriyanto bersama Sukirman dan Ferry Wawan Cahyono membuka rapat paripurna yang digelar secara virtual, Senin (11/1/2021), dengan agenda persetujuan perubahan Propemperda 2021 dan perubahan AKD. (foto setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama Wakil Ketua DPRD Sukirman dan Ferry Wawan Cahyono membuka rapat paripurna yang digelar secara virtual, Senin (11/1/2021). Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada 4 Januari 2021, agenda rapat paripurna adalah persetujuan perubahan program pembentukan perda (Propemperda) 2021 dan perubahan alat kelengkapan DPRD (AKD).

“Dalam rapat ini, yang hadir fisik 39 orang dan secara virtual sebanyak 50 orang dari total 117 Anggota Dewan. Dengan begitu, rapat ini sudah memenuhi aturan yang ada,” kata Bambang.

Dalam hal ini, ia mempersilakan Bapemperda DPRD Provinsi Jateng untuk menyampaikan laporannya. Selaku juru bicara, Anggota Bapemperda Muhammad Yunus membacakan laporan mengenai Perubahan Propemperda 2021.

“Penyusunan raperda perlu dilakukan secara terukur. Pada tahun ini, ada 6 raperda inisiatif DPRD, 5 raperda usulan gubernur, dan 3 raperda kumulatif terbuka. Kami berharap perubahan itu mendapat persetujuan,” kata Yunus, menutup laporan bapemperda, disaksikan Pj. Sekda Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo.

Memasuki agenda kedua soal perubahan AKD, disebutkan adanya perubahan Anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan Gerindra dalam AKD (Komisi dan Badan). Ada 2 AKD yang mengalamj perubahan jabatan ketua yakni Komisi C dan Badan Kehormatan (BK). 

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD mempersilahkan Komisi C untuk berdiskusi menentukan jabatan ketua, termasuk meminta BK menentukan jabatan ketuanya. Setelah berdiskusi, diumumkan bahwa Ketua Komisi C kini dijabat Bambang Haryanto Baharudin menggantikan Asfirlah Harisanto. Untuk Ketua BK dijabat Stefanus Sukirno menggantikan Bambang Haryanto Baharudin. 

“Perubahan itu pasti membawa kebaikan sehingga, dengan adanya paradigma baru tersebut, dapat pula membawa semangat baru dalam kinerja kedewanan,” pungkas Ketua DPRD. (sunu/ariel)

Info Lainnya

  • Local Wisdom dalam Proses Seleksi KIP

    YOGYAKARTA – Menghadapi seleksi Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng, Komisi A DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Dinas Komunikasi & Informasi (Diskominfo) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Rabu (9/9/2026). Lawatan itu sebagai upaya untuk ngangsu kawruh terkait tahapan seleksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, mengingat besarnya animo masyarakat yang ingin mengikuti seleksi

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana