Mutu Pendidikan Vokasi Perlu Dikembangkan

Screenshot 20201228

BENGKEL PENDIDIK. Komisi E DPRD Provinsi Jateng saat melihat bengkel tempat pendidik SMK mendapatkan pelatihan, di BBPPMPV BOE, Kota Malang, Senin (28/12/2020). (foto ariel noviandri)

MALANG –
 Meski kondisi saat ini masih pandemi Covid-19, namun mutu pendidikan tetap harus terjaga. Seperti dilakukan Komisi E DPRD Provinsi Jateng saat berdiskusi bersama Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif & Elektronika (BBPPMPV BOE) Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud soal pengembangan mutu pendidikan vokasi.

Dalam diskusi yang digelar di aula BBPPMPV BOE di Kota Malang, Senin (28/12/2020), Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid mengakui minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi sangat tinggi. Untuk itu, perlu adanya peningkatan pelayanan dalam pendidikan tersebut seperti kelengkapan fasilitas dan sarana/ prasarana. 

“Untuk itulah, kami ingin meminta gambaran cara meningkatkan pendidikan vokasi di Jateng dan menyinkronkannya dengan dunia usaha. Karena, harapan orangtua siswa agar setelah lulus dapat langsung bekerja,” kata Legislstor PKB itu.

Menanggapi hal itu, Abdul Rohim selaku Kepala BBPPMPV BOE sependapat bahwa minat masyarakat cukup tinggi untuk menyekolahkan anaknya ke SMK. Karena, sesuai dengan kebijakan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud, lulusan SMK diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan tapi kewirausahaan.

“Pendidikan vokasi itu selain menciptakan ketrampilan tapi juga kewirausahaan.  Dengan didirikannya Dirjen Pendidikan Vokasi pada 2020, SMK akan lebih fokus menciptakan tenaga terampil dan menyiapkan enterpreneur,” kata Abdul.

Dalam kebijakan Dirjen, kata dia, siswa vokasi lulus dengan ijazah, sertifikasi, english proficiency (kemahiran berbahasa Inggris) dan lulus dengan kompetensi. Sementara dalam peningkatan mutu pendidikan vokasi itu sendiri, pihaknya menyiapkan tenaga pengajar yang kompeten, termasuk dosen/ praktisi.

“Pendidikan vokasi kini perlu rebranding yakni merubah paradigma SMK, yang mampu menciptakan tenaga terampil dan wirausaha atau lulusan yang mampu menciptakan peluang usaha,” jelasnya.

Saat ini, lanjut dia, upaya peningkatan mutu yang dilakukan BBPPMPV BOE agak terhambat akibat pandemi Covid-19. Selama pandemi itu, BBPPMPV BOE melaksanakan Diklat Daring Guru Kejuruan, webinar & seminar kolegial, bintek diklat daring, inhouse training, dan pengembangan pegawai.

“Disini, kami mengembangkan kualitas guru SMK. Memang agak menyulitkan kami karena tidak bertemu langsung akibat pandemi. Meski begitu, kami tetap berupaya melaksanakan tugas peningkatan mutu pendidikan guru tersebut,” terangnya.

Sebagai informasi, ada 10 program BBPPMPV BOE yang sedang dilaksanakan sekarang. Beberapa diantara program itu yakni pengembangan pendidik vokasi, pemberdayaan Pendidikan Teknologi & Kejuruan (PTK) vokasi, dan kerjasama industri-lembaga lain. (ariel/priyanto)

Berita Terkait

  • Sukirman Minta Masyarakat Kawal Penyaluran Bansos

    JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman mengajak kepada semua pihak untuk bersama mengawal program bantuan sosial (bansos) baik yang bersumber pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun desa. Hal tersebut perlu dilakukan guna mengantisipasi program bantuan sosial yang kurang merata. Beberapa kasus yang ditemui di lapangan masyarakat yang mampu masih mendapatkan bantuan, sedangkan yang kurang mampu justru tertinggal.

  • Pansus Diskusi LKPj bersama DPRD Kota Cirebon

    CIREBON – Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jateng 2020 berdiskusi dengan DPRD Kota Cirebon, Rabu (22/4/2021), guna mencari perbandingan LKPj wilayah lain. Rombongan pansus itu diterima Kepala Bagian Perundang-undangan Ateng Rojudin bersama jajarannya di Kantor Setwan Kota Cirebon.

  • Bapemperda Bahas Propemperda 2021

    GEDUNG BERLIAN – Bapemperda DPRD Provinsi Jateng menggelar rapat bersama Biro Hukum Setda Provinsi Jateng, Jumat (8/1/2021), di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian. Rapat itu membahas penyelesaian raperda pada tahun ini dan raperda lanjutan 2020 lalu.

  • Konsultasi Kemendagri, Perubahan Badan Hukum PRPP

    JAKARTA – Komisi C DPRD Provinsi Jateng sedang menggodok Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) menjadi PT PRPP (Perseroda) sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017. Seperti dikemukakan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Asfirla Harisanto, pihaknya perlu berkonsultasi ke Ditjen Bina Keuangan Kemendagri untuk memperjelas dasar hukum yang menjadi rujukan, permodalan tetap atau berubah, mekanisme pertanggungjawaban, dan aspek pengawasan oleh Dewan.