Komisi E Pantau Program Lapangan Kerja di Karanganyar

IMG

SOAL KERJA. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi & UKM Kabupaten Karanganyar, Senin (22/7/2024), membahas soal ketenagakerjaan. (foto priskilla candra cahyaningtyas) 

KARANGANYAR – Dalam rangka pemenuhan dan pengawasan kesejahteraan pekerja, Komisi E DPRD Provinsi Jateng memonitoring Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi & UKM Kabupaten Karanganyar. Kegiatan itu juga terkait penguatan pelatihan vokasi dan penempatan tenaga kerja.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi E Abdul Hamid menjelaskan bahwa hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha. Dalam hal pemenuhan hak-hak itu, perlu peran pemerintah jika terdapat kendala antara pengusaha dan pekerja.

“Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi & UKM harus terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna tetap terpenuhinnya hak-hak kewajiban pekerja agar investasi di Jateng tetap berjalan dan kondisi kesejahteraan juga tetap terpenuhi dengan lancar,” katanya.

Sementara, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Endro menyoroti soal perizinan. Ia menilai perizinan perusahaan perlu lebih di telaah dan diteliti. 

“Komisi E juga mengapresiasi terhadap solusi dinas yang membuka peluang-peluang pemuda hingga ke negara Jepang. Untuk itu, diharapkan mencari peluang yang paling bagus untuk masyarakatnya,” saran Endro.

Menanggapinya, Martadi selaku Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi & UKM Kabupaten Karanganyar mengaku sangat apresiatif dengan usulan Komisi E tersebut. Diakuinya pula, banyak hal yang harus ditangani dengan hubungan keindustrian.

“Banyak yang sudah masuk untuk berinvestasi di kKaranganyar, yang dapat menyerap tenaga kerja. Tercatat, dari investasi yang masuk, mampu menyerap 2.500 pekerja perempuan  dan perusahaan lainnya dapat menyerap 1.500 pekerja,” jelas Martadi.

Ia juga mengakui ada beberapa kendala yang dihadapi Karanganyar terkait keterbukaan lapangan pekerjaan, salah satunya banyak lowongan pekerjaan namun banyak yang tidak ingin menerima tawaran pekerjaan perusahaan tersebut. Hal itu dikarenakan kualitas SDM masyarakat juga mempengaruhi.

Dalam hal ini, dinas sudah memberikan banyak opsi dan upaya agar masyarakat tetap produktif seperti yang sudah dilaksanakan pada masa pandemi. Contohnya, dinas memberikan bantuan langsung tunai ke beberapa UMKM.

“Hingga saat ini, dinas juga tetap membuka lowongan bekerja/ magang di perusahaan asing seperti Jepang dan sudah banyak yang diterbangkan kesana,” tandasnya. (tyas/ariel)

Info Lainnya

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.