Komisi E Pantau Program Lapangan Kerja di Karanganyar

IMG

SOAL KERJA. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi & UKM Kabupaten Karanganyar, Senin (22/7/2024), membahas soal ketenagakerjaan. (foto priskilla candra cahyaningtyas) 

KARANGANYAR – Dalam rangka pemenuhan dan pengawasan kesejahteraan pekerja, Komisi E DPRD Provinsi Jateng memonitoring Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi & UKM Kabupaten Karanganyar. Kegiatan itu juga terkait penguatan pelatihan vokasi dan penempatan tenaga kerja.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi E Abdul Hamid menjelaskan bahwa hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha. Dalam hal pemenuhan hak-hak itu, perlu peran pemerintah jika terdapat kendala antara pengusaha dan pekerja.

“Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi & UKM harus terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna tetap terpenuhinnya hak-hak kewajiban pekerja agar investasi di Jateng tetap berjalan dan kondisi kesejahteraan juga tetap terpenuhi dengan lancar,” katanya.

Sementara, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Endro menyoroti soal perizinan. Ia menilai perizinan perusahaan perlu lebih di telaah dan diteliti. 

“Komisi E juga mengapresiasi terhadap solusi dinas yang membuka peluang-peluang pemuda hingga ke negara Jepang. Untuk itu, diharapkan mencari peluang yang paling bagus untuk masyarakatnya,” saran Endro.

Menanggapinya, Martadi selaku Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi & UKM Kabupaten Karanganyar mengaku sangat apresiatif dengan usulan Komisi E tersebut. Diakuinya pula, banyak hal yang harus ditangani dengan hubungan keindustrian.

“Banyak yang sudah masuk untuk berinvestasi di kKaranganyar, yang dapat menyerap tenaga kerja. Tercatat, dari investasi yang masuk, mampu menyerap 2.500 pekerja perempuan  dan perusahaan lainnya dapat menyerap 1.500 pekerja,” jelas Martadi.

Ia juga mengakui ada beberapa kendala yang dihadapi Karanganyar terkait keterbukaan lapangan pekerjaan, salah satunya banyak lowongan pekerjaan namun banyak yang tidak ingin menerima tawaran pekerjaan perusahaan tersebut. Hal itu dikarenakan kualitas SDM masyarakat juga mempengaruhi.

Dalam hal ini, dinas sudah memberikan banyak opsi dan upaya agar masyarakat tetap produktif seperti yang sudah dilaksanakan pada masa pandemi. Contohnya, dinas memberikan bantuan langsung tunai ke beberapa UMKM.

“Hingga saat ini, dinas juga tetap membuka lowongan bekerja/ magang di perusahaan asing seperti Jepang dan sudah banyak yang diterbangkan kesana,” tandasnya. (tyas/ariel)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Terima Kritik Mahasiswa atas Program Pemerintah

    GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng menyatakan siap mengawal aspirasi sekitar 300 mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) yang menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (24/8/2026). Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi bertajuk ‘Seruan Aksi Diponegoro Melawan’ yang berlangsung dengan orasi dan dialog antara mahasiswa dan wakil rakyat

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 17 Agustus 2026 – 23 Agustus 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 17 Agustus 2026 – 23 Agustus 2026 Ruang…

  • PEPARPEDA 2026: Ajang bagi Atlet Muda Paralimpik

    BUKA PARALIMPIK. Peparpeda Jateng 2026 resmi dibuka di Kota Surakarta, Jumat (21/8/2026). (foto teguh prasetyo) SURAKARTA — Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) Jateng 2026 resmi dibuka di Kota Surakarta, Jumat (21/8/2026) malam. Ajang itu menjadi ruang bagi atlet-atlet muda paralimpik…