Komisi E Berkomitmen Kawal Anggaran Pendidikan

1 aunggar

LIHAT BANGUNAN. Komisi E melihat bangunan di SMAN 1 Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (14/8/2019). (Foto: Priskila Tyas)

UNGARAN – Komisi E berkunjung ke SMA Negeri 1 Ungaran di Kabupaten Semarang, Rabu (14/8/2019). Kunjungan itu dilakukan guna mencari data informasi terkait pendidikan di sekolah yang terletak di pinggir Jalan Raya Semarang-Bawen.

Komisi E melihat prasarana di SMAN 1 Ungaran

Rombongan DPRD Jateng itu diterima Kepala SMAN 1 Ungaran Supriyanto. Dalam pertemuan itu, anggota Komisi E Muh Zen mengatakan, pendidikan telah menjadi urusan wajib negara sehingga turut menjadi kewajiban DPRD untuk meningkatakan kualitas pendidikan melalui sarana prasarana, mutu pendidikan guru dan siswa serta prestasi formal maupun nonformal.

“DPRD berkomitmen agar persoalan pembangunan dan putus sekolah semakin berkurang, tapi bagus di SMA 1 banyak terserap di perguruan tinggi, kami mencatat yang menjadi masukan, hal-hal penting, cabang dinas bisa bekerja sama untuk diskusi bersama dengan pihak sekolah melewati tembusan komisi E juga tentunya,” kata Zen.

Sri Marnyuni

Anggota Komisi E lainnya, Sri Marnyuni mengatakan dalam prestasi sangat berhubungan dengan jurusan pilihan siswa. Menurut dia hal ini cukup berpengaruh, karena siswa akan semangat bekajar jika apa yang siswa pelajari sesuai dengan minat dan ketrampilan yang siswa punya.

“Siapa yg menentukan penjurusan siswa? hal ini bisa menjadi perhatian jika salah – salah siswa ternyata sebenarnya jika ada yang masuk pada jurusan yang tidak diminatinya,” kata Sri Marnyuni.

Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah, Supriyanto mengatakan, SMAN 1 Ungaran mempunyai lahan yang cukup atau bahkan sanagt terbatas disamping kelebihan sebagai sekolah yang sanagt strategis, namun kendala terkait Sarana prasarana sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.

Sementara untuk kurangnya lahan membuat siswa harus bergantian memakai fasilitas umum di sekolah hal ini sangat menjadi kendala terkait kenyamanan siswa dalam menjalani proses belajar selama tiga tahun di sekolah dengan berbagai kegiatan yang cukup beragam.

“terkait penjurusan dilakukan dengan mengunakan tes. Tes tersebut akan dilihat rata-rata nilai siswa apakah memenuhi syarat atau tidak, mampu atau tidak di salah satu ju=rusan yang dimanati siswa tersebut, jika dipaksakan hanya sesuai dengan keinginan takutnya siswa tidak mampu mengejar hasil yang memuaskan,” kata Supriyanto.(tyas/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.