Komisi D Soroti Perkembangan KITB

SOAL KITB. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi pihak pengelola KITB, baru-baru ini, membahas perkembangan kawasan industri. (foto ayu danik purnama sari)

BATANG – Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan pihak pengelola kawasan industri terpadu Batang (KITB), baru-baru ini, membahas soal perkembangan kawasan yang mampu menarik banyak investor. Seperti dikatakan Direktur Kelembagaan & Humas Fakhrur Rozi, KITB nantinya dibentuk komite khusus untuk merealisasikan area kawasan yang green, smart, modern, & sustainable. 

Dikatakan pula, seluruh perusahaan dan investor disana akan dibantu untuk menciptakan desain bangunan yang rapi dan memiliki kualitas bangunan yang baik. Pihaknya menjelaskan saat ini sudah mempunyai instalasi pengelolaan air limbah dan akan ada monitoring kualitas limbah di masing-masing tenant/ pabrik sehingga ke depannya tidak ada isu mengenai limbah lingkungan.

“Akan ada konsep zonasi jadi nanti industri food dan manufaktur tidak dijadikan satu sehingga tidak akan mengganggu aktivitas satu sama lain. Zona pertama ada pabrik kaca, keramik, sepatu, dan PVC. Ada kluster kepatuhan dan standarisasi limbah yang harus dipedomani semua tenant,” katanya. 

Menanggapinya, Komisi D menyadari, dengan adanya KITB tersebut, maka nantinya mampu memancing masuknya investor yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Seperti disampaikan Anggota Komisi D, Benny Kardani, KITB yang dapat mengangkat potensi industri dan pertumbuhan ekonomi di Jateng.

Meski begitu, ia mengingatkan, semua yang terlibat dalam KITB harus memastikan aspek lingkungan bisa diperhatikan dengan baik. Daya dukung dan daya tampung kawasan yang akan dibuka juga harus tetap memperhatikan resiko.

“Harus dipastikan mana daerah tangkapan air dan berapa besaran limpasan air yang dihasilkan. Resiko dampak pada lingkungan juga bisa terjadi pada zona kawasan industri dan perdagangan. Harus ada langkah antisipasi jika ada potensi dampak lingkungan dari rencana yang disiapkan,” tegas Politikus PKB itu.

Sependapat, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso mengatakan temuan biasanya terjadi apabila kawasan industri sudah mulai berjalan. Ia berharap, dengan adanya KITB itu, dapat membuat daerah penyangga lebih maju.

“Di beberapa tempat, realisasi industri jadi mengurangi debit air lahan pertanian di sekitarnya. Ketika dampak lingkungan tidak diperhatikan, maka akan ada kesemerawutan di dalam daerah penyangga. Jangan sampai kehadiran KITB malah mengurangi kualitas di daerah sekitarnya,” tegas Legislator PKS itu. (danik/ariel)