Jateng Siap Hadapi Nataru & Pemilu

Tanggal -
IMG 20231205 WA0025

SOAL NATARU. Sumanto bersama jajaran Forkompinda Provinsi Jateng saat rakor Nataru di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Gubernuran, Kota Semarang, Selasa (5/12/2023). (foto rahmat yasir widayat)

GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng meminta setiap dinas/ instansi terkait jelang Hari Libur Natal 2023 & Tahun Baru 2024 (Nataru) dapat bersiap dan mengantisipasi semua keadaan pengamanan perayaan ibadah Natal di beberapa titik gereja tidak lepas juga ditingkatkan. Hal itu dibahas bersama jajaran forkopimda dan unsur pemerintah daerah 35 kabupaten/ kota di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Gubernuran, Kota Semarang, Selasa (5/12/2023). 

Pada kesempatan itu,  Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto menghimbau seluruh dinas dan unsur masyarakat ikut menjaga kondusifitas perayaan Nataru agar semua berjalan tertib juga lancar. Arahan lainnya, memasuki masa Pemilu 2024 diharapkan semua dapat berjalan dengan lancar dan tertib. 

“Memasuki perayaan Natal 2023 & Tahun Baru 2024, semua unsur ikut terlibat, baik dinas terkait, pemerintah maupun masyarakat ikut menjaga kondusifitas, karena Jateng juga menjadi pusat arus mudik, maka semua harus dipersiapkan dengan baik. Terkait masalah inflasi, semua perlu diwaspadai terutama lonjakan harga di pasar, harus terpantau dan stabil mengingat jelas akhir taun dipastikan banyak harga pasar yang naik,”  terang legislator asal PDI Perjuangan itu. 

Sementara, Penjabat (Pj.) Gubernur Nana Sudjana menginstruksikan seluruh unsur dinas terkait dan pemerintah daerah untuk antisipasi lonjakan inflasi saat memasuki nataru. Selain itu, adanya lonjakan para pemudik juga harus diwaspadai karena Jateng menjadi pusat tujuannya. 

“Jelang Nataru, inflasi di Jateng pada bulan November secara year on year (yoy) ada di angka 3,16 persen dan perlu diwaspadai, sidak-sidak di pasar sangat diperlukan agar harga terkendali. Disisi lain, jelang Nataru adanya lonjakan pemudik harus dipersiapkan secara matang dan semua harus kondusif, seperti pengamanan arus lalin untuk menjaga kenyamanan pemudik hingga pengaman tempat ibadah juga harus ditingkatkan,” himbaunya. (setyo/ariel)

Dilihat: 59

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)