Hadapi New Normal, Protokol Kesehatan Tetap Dipatuhi

IMG 20200615

Fuad Hidayat. (foto choirul amin)

SLAWI – Menghadapi kondisi New Normal atau tatanan kehidupan baru, masyarakat dihimbau untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan. Hal itu penting dilakukan agar persoalan pandemi segera selesai. 

Untuk terus mensosialisasikan imbauan tersebut, media massa salah satunya radio harus dapat memberikan data-data yang otentik sehingga bisa dijadikan referensi bagi masyarakat itu sendiri. Demikian diutarakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Fuad Hidayat, saat menjadi pembicara dalam dialog interaktif radio bertema ‘Literasi Media tentang Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan pada Masa Kenormalan Baru’ bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Rabu (10/6/2020).

“Kalaupun ada perbedaan angka dan sebagainya, tapi berdasarkan sumber yang jelas dan data-data yang valid, hal itu bisa dijadikan patokan informasi bagi masyarakat. Namun yang berkembang sekarang hoax, gambar, dan berita dimodifikasi. Terus terang akan menjadi penyakit baru di masyarakat. Selain itu, masyarakatnya juga harus pintar memilih sumber-sumber berita,” ucapnya.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan radio sangat penting untuk bisa memberikan edukasi dan membangun optimisme di kalangan masyarakat agar berita-berita yang menimbulkan pesimistis bisa dihindari. Ia juga mengakui saat ini harus ada ‘alat pemaksa’ yang disepakati bersama supaya masyarakat wajib mengikuti protokol kesehatan. Karena, semua tahapan dari penyebaran kasus pandemi itu harus dilalui perlahan dan sikap sosial harus juga disepakati bersama.

“Hal yang paling penting menurut saya adalah protokol kesehatan. Mungkin beberapa orang tidak percaya pada Covid-19 tapi mereka harus ikut protokol kesehatan. Karena sampai sekarang, Covid menjadi fenomena yang paling luar biasa tidak hanya di Tegal. Maka dari itu, perlu kesadaran bersama untuk saling menghormati supaya bisa menjadi tatanan sosial yang nyaman untuk kita lewati bersama,” jelasnya.

Senada, Komisioner KPID Jateng Asep Cuwantoro mengungkapkan pihaknya bersama Komisi A berkomitmen untuk memberikan literasi penyiaran kepada masyarakat melalui radio. Karena, selama pandemi masyarakat dipaksa untuk tetap tinggal di rumah saja sehingga lembaga penyiaran seperti radio menjadi sarana yang sangat diminati masyarakat.

“Literasi itu bertujuan untuk membangkitkan semangat publik agar kita semua bisa survive menghadapi pandemi ini. Radio menjadi hiburan termurah saat ini, selain menerima hiburan, kita sisipkan kabar dan informasi yang valid tentang pandemi,” harap Cuwantoro.

Dikatakannya, informasi yang bersifat lokal bisa langsung terjangkau oleh radio. “Karena, radio mampu mendekatkan publik dengan lingkungannya, yang menjadi salah satu kekuatannya,” katanya. (amin/ariel)

Berita Terkait

  • Persoalan Limbah di Tegal Jadi Sorotan

    TEGAL – Dalam rangka penyusunan Raperda Pengelolaan Limbah Domestik Regional, Komisi D DPRD Provinsi Jateng melakukan penguatan data dan informasi ke beberapa daerah, salah satunya Kota Tegal. Kota yang berada di pantura itu dipilih karena selama ini sudah memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), termasuk kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

  • Rekrutmen Calon KIP Jateng Dikonsultasikan

    JAKARTA – Dalam waktu dekat ini, Komisi DPRD Provinsi Jateng akan menggelar proses rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng. Untuk mempersiapkannya, Komisi A melakukan konsultasi ke Komisi Informasi (KI) Pusat, Jumat (7/1/2022).

  • Kurangi Pengangguran, Klaten Tetap Genjot Pelatihan Kerja 

    KLATEN – Dalam rangka pengawasan tematik terpadu pengangguran terkait kebijakan dan pelaksanaan program berbasis sumber daya alam lintas sektor, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menyambangi Kantor Bupati Klaten, Selasa (12/5/2025). Disana, Komisi B disambut hangat oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama jajarannya.

  • Sinkronisasi Data & Alih Fungsi Lahan Jadi Catatan Kritis

    SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Meski kebijakan pemprov dinilai sudah berada di jalur yang tepat, BPK memberikan sejumlah catatan krusial yang harus segera ditindaklanjuti.