Ferry: Program Jogo Tonggo Perlu Terus Digalakkan

IMG 20201201 WA0010

GUBERNURAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono menilai penanganan Covid-19 perlu ditingkatkan lagi, mengingat masih tingginya penyebaran virus tersebut. Untuk itu, ia mengaku sepakat apabila program Jogo Tonggo tetap terus digalakkan.

Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Jateng di Kantor Gubernur, Selasa (1/12/2020). Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan perlunya koordinasi ke semua kepala daerah di kabupaten/ kota agar lebih meningkatkan pengawasan di beberapa titik rawan penyebaran Covid-19.

“Legislatif mendukung segala tindakan yang diperlukan untuk pencegahan covid, bersama dinas dan instansi menekan angka konfirmasi positif di beberapa klaster rawan tertular. Klaster-klaster tersebut nantinya akan menjadi fokus penanganan dan metode tracing diharapkan bisa menjadi cara mencegah agar tidak meluas. Program Jogo Tonggo yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu diharapkan kembali digalakkan tentunya dengan mengajak pemerintah daerah kabupaten/ kota untuk peduli menekan penyebaran dari tingkat komunitas paling kecil,” jelas legislator dari Fraksi Golkar itu.

Dalam rapat itu juga dibahas persoalan masih rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan (protkes). Dampaknya, penyebaran Covid-19 meningkat signifikan. 

Gubernur Ganjar Pranowo, dalam paparan singkatnya, meminta seluruh dinas terkait lebih meningkatkan kinerjanya dalam penanganan Covid-19. Terutama, klaster keluarga yang dirasa penyebarannya cukup signifikan. Disamping itu, beberapa fasilitas umum beberapa pekan terakhir sering terjadi perkumpulan masyarakat.

“Data yang dipublikasikan beberapa hari lalu menunjukan Provinsi Jateng menempati angka tertinggi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan ini menjadi koreksi bersama seluruh jajaran. Semua protokol kesehatan yang dulu sempat digaungkan, mulai saat ini harus diperketat di semua lapisan kegiatan masyarakat. Klaster keluarga menjadi indikasi penyebaran paling rawan, harus mulai diadakan tracing secara dini apabila anggota keluarga mengalami gejala covid. Bila ditemukan indikasi kasus tersebut, elemen masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, sampai kelurahan setempat segera melakukan tindakan screening kesehatan secara menyeluruh, maka Program Jogo Tonggo yang sudah dirancang akan berjalan kembali. Fasilitas umum juga menjadi perhatian khusus, penegakan peraturan menjaga jarak dan memakai masker harus lebih ditegaskan dan bila perlu adanya sanksi agar jera harus dilaksanakan. Peningkatan jumlah Covid-19 adalah menjadi tanggung jawab bersama, baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah, agar lebih aware program pencegahan Jogo Tonggo yang sudah dilaksanakan bersama,” terangnya. (tyo/ariel)

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).