DPRD Pantau Kemitraan KPH & LMDH

01 Kom B BLORA

MASYARAKAT HUTAN. Komisi B DPRD Provinsi Jateng saat berdialog dengan KPH dan LMDH di Kantor KPH Perhutani Cepu Kabupaten Blora, Selasa (1/9/2020), membahas soal kelestarian dan pemberdayaan hutan. (foto muhamad faiz fuadi)

BLORA – Komisi B DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Cepu Kantor Cabang Kabupaten Blora, Jalan Sorogo Nomor 2 Ngelo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Selasa (1/9/2020). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring kegiatan KPH yang melibatkan dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Cepu.

Saat bertemu dengan KPH dan LMDH setempat, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sri Marnyuni menilai kerjasama KPH dengan masyarakat desa hutan itu sangat penting. Selain bersama-sama menjaga kelestarian hutan, masyarakat juga bisa mengambil manfaat dari hasil hutan sehingga menunjang kesejahteraan masyarakat desa hutan di Kabupaten Blora.

“Keberadaan KPH Cepu yang ada di Blora menjadi perhatian kami karena menjadi salah satu media untuk ikut membantu kesejahteraan masyarakat di Blora Jawa Tengah,” katanya.

Ia menambahkan pada periode kedewanan yang lalu sudah mengusahakan adanya raperda yang mendukung penguatan dan pemberdayaan desa hutan. Namun, kata dia, secara teknis belum disetujui oleh Kemendagri karena alasan legalitas dan kewenangan.

“Anggota baru di Komisi B DPRD Provinsi Jateng akan menindaklanjuti agar penguatan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan itu bisa terlaksana,” kata Anggota Fraksi PAN itu.

Sementara, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jateng Prayogo Nugroho mengatakan salah satu permasalahan yang ada di LMDH adalah belum adanya subsidi pupuk yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban LMDH. “Subsidi pupuk di LMDH bukan hanya terjadi di Blora, namun juga terjadi di kabupaten-kabupaten lain yang ada Jateng. Kami bersama anggota lain akan berusaha membantu agar masalah subsidi pupuk tersebut bisa dinikmati oleh LMDH,” kata Politikus NasDem dari Fraksi Demokrat Nasional DPRD Provinsi Jateng itu.

Menanggapi hal itu, Kepala Adm Perhutani KPH Cepu Dhadut Sujanto mengatakan selama ini pihaknya selalu membangun kerjasama dengan LMDH sekitar. Tujuannya agar hubungan KPH dengan LMDH dapat berjalan harmonis.

“Kami juga selalu membuka kerjasama dengan siapapun, baik perorangan maupun kelompok, yang bisa saling memberikan manfaat selama tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan,” kata Dhadut. (faiz/ariel)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam