DPRD Jateng Gelar Paripurna Virtual

Tanggal -
Pari1

RAPAT VIRTUAL. Suasana ruangan rapat paripurna di Lantai 4 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, tampak lengang karena rapat digelar secara online dan dihadiri 25 Anggota DPRD Provinsi Jateng, Senin (27/4/2020). (foto rahmat yasir widayat)

GEDUNG BERLIAN – Merebaknya wabah Covid-19 telah memaksa semua masyarakat membatasi kegiatannya. Termasuk, pelaksanaan rapat paripurna DPRD yang digelar secara online untuk membatasi jarak antar manusia.

Seperti dilakukan DPRD Provinsi Jateng saat menggelar rapat paripurna secara online melalui Zoom video conference. Rapat itu ditayangkan live streaming melalui YouTube sehingga dapat diikuti semua masyarakat.

Rapat dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2020 tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama Wakil Ketua DPRD Heri Pudyatmoko. Dalam ruang rapat, tidak seperti biasanya karena hanya dihadiri 25 Anggota Dewan dan 2 Pimpinan Dewan. Sementara, 93 Dewan lainnya mengikuti rapat secara online.

Meski dilakukan secara online, namun tidak mengurangi konsentrasi anggota dewan saat mengikuti jalannya rapat dari awal hingga selesai. Gubernur Ganjar sendiri hadir membacakan LKPj didampingi Wagub Taj Yasin bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Usai pembacaan laporan dari gubernur, Bambang Kusriyanto menyampaikan bahwa LKPj tersebut nantinya diputuskan dalam rapat badan musyawarah DPRD pada 4 Mei 2020.

PANGKAS ANGGARAN

Dalam rapat itu, Bambang Kribo, sapaan akrab Ketua DPRD, menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jateng mendukung langkah pemprov dalam upaya pencegahan persebaran Covid-19. Satu di antaranya yakni dengan memangkas anggaran kegiatan untuk penanggulangan dampak penyakit tersebut.

“Kami, DPRD Provinsi Jateng, mendukung program yang dijalankan oleh eksekutif untuk pemberantasan dan penanggulangan dampak dari virus Corona. Kami menghitung kembali kegiatan yang tak penting dan tidak terpaksa, diubah ke penanggulangan Covid-19,” ujar Bambang Kusriyanto.

Dikatakan, anggaran kunjungan kerja (Kunker) merupakan salah satu anggaran yang dipangkas untuk menanggulangi dampak Covid-19. Di samping itu, anggota dewan juga diperintahkan untuk turun ke masing-masing daerah pemilihan guna memantau kesiapan daerah dalam penanganan sebaran virus tersebut. (ariel/priyanto)

Dilihat: 39

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)