DPRD Ingin Aset Dibuat Terintegerasi secara Online

WhatsApp Image 2019 11 01 at 13.11.41

LOKASI ASET. Ketua Komisi A M Saleh (dua kanan) bersama Wakil Ketua DPRD Quatly Abdulkadir mengunjungi lokasi aset Pemprov di Kelurahan Sidomulyo, Kabupaten Semarang, Jumat (1/11/2019).(Foto: Priyanto)

UNGARAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng menginginkan ada sebuah sistem secara online mengenai tata kelola aset daerah. Selama ini, Dewan sulit mengakses keberadaan aset terutama perihal jumlah dan status aset apakah idle (menganggur), pinjam pakai, sewa, maupun yang sudah beralih tangan.

Wakil Ketua DPRD Quatly Abdulkadir (tiga kanan) bersama Komisi A mengunjungi salah satu aset di Kabupaten Semarang

Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Quatly Abdulkadir Alkatiri saat bersama Komisi A mengunjungi salah satu aset yang dipinjamsewakan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jumat (1/11/2019). Dalam kesempatan itu rombongan Dewan diterima Kepala Bidang Aset Daerah Adi Raharjo dan Kasubdin Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Ibnu Prabowo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng.

“Dengan sistem online, kami bisa melihat mana aset-aset yang bisa dioptimalkan untuk pendapatan daerah. Dari informasi yang masuk, tata kelola aset belum bisa memuaskan. Karena itu mari kita bersama-sama benahi aset daerah,” ucap Quatly.

Selama 30 menit rombongan melihat-lihat aset daerah yang berada di tepi pintu keluar tol Ungaran. Aset yang dipinjamsewakan itu berupa tegalan yang ditanam aneka jenis tanaman produktif. Dari paparan Adi Raharjo, luasan lahan aset tersebut 67 ribu m2. Semula luasannya 10 ribu m2, seiring ada pembangunan tol Semarang-Solo keberadaan aset berkurang.

Ketua Komisi A Muhammad Saleh menyatakan, pihaknya dalam beberapa pekan ini berkeliling ke sejumlah aset daerah. Dari hasil kunjungan itu nanti akan dibuat kesimpulan untuk dijadikan catatan kepada Pemprov Jateng perihal tata kelola aset. Dewan tidak menginginkan aset-aset yang sebenarnya produktif atau bisa dioptimalkan untuk PAD ternyata dalam pengelolaannya tidak maksimal.

“Pengelolaan aset yang maksimal bisa menjadi peluang menambah PAD. Kami minta BPKAD serius mengelola aset. Kalau bisa aset-aset sudah bisa diinventarisasi selanjutnya masuk sistem online, kami bisa mengetahui aset mana yang harus dioptimalkan. Kami di DPRD dan Gubernur sudah sepakat untuk bersama-sama membangun Jateng sesuai tupoksinya masing-masing,” ucap politikus Golkar itu.(priyanto/ariel)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam