DPRD Ingin Aset Dibuat Terintegerasi secara Online

WhatsApp Image 2019 11 01 at 13.11.41

LOKASI ASET. Ketua Komisi A M Saleh (dua kanan) bersama Wakil Ketua DPRD Quatly Abdulkadir mengunjungi lokasi aset Pemprov di Kelurahan Sidomulyo, Kabupaten Semarang, Jumat (1/11/2019).(Foto: Priyanto)

UNGARAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng menginginkan ada sebuah sistem secara online mengenai tata kelola aset daerah. Selama ini, Dewan sulit mengakses keberadaan aset terutama perihal jumlah dan status aset apakah idle (menganggur), pinjam pakai, sewa, maupun yang sudah beralih tangan.

Wakil Ketua DPRD Quatly Abdulkadir (tiga kanan) bersama Komisi A mengunjungi salah satu aset di Kabupaten Semarang

Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Quatly Abdulkadir Alkatiri saat bersama Komisi A mengunjungi salah satu aset yang dipinjamsewakan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jumat (1/11/2019). Dalam kesempatan itu rombongan Dewan diterima Kepala Bidang Aset Daerah Adi Raharjo dan Kasubdin Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Ibnu Prabowo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng.

“Dengan sistem online, kami bisa melihat mana aset-aset yang bisa dioptimalkan untuk pendapatan daerah. Dari informasi yang masuk, tata kelola aset belum bisa memuaskan. Karena itu mari kita bersama-sama benahi aset daerah,” ucap Quatly.

Selama 30 menit rombongan melihat-lihat aset daerah yang berada di tepi pintu keluar tol Ungaran. Aset yang dipinjamsewakan itu berupa tegalan yang ditanam aneka jenis tanaman produktif. Dari paparan Adi Raharjo, luasan lahan aset tersebut 67 ribu m2. Semula luasannya 10 ribu m2, seiring ada pembangunan tol Semarang-Solo keberadaan aset berkurang.

Ketua Komisi A Muhammad Saleh menyatakan, pihaknya dalam beberapa pekan ini berkeliling ke sejumlah aset daerah. Dari hasil kunjungan itu nanti akan dibuat kesimpulan untuk dijadikan catatan kepada Pemprov Jateng perihal tata kelola aset. Dewan tidak menginginkan aset-aset yang sebenarnya produktif atau bisa dioptimalkan untuk PAD ternyata dalam pengelolaannya tidak maksimal.

“Pengelolaan aset yang maksimal bisa menjadi peluang menambah PAD. Kami minta BPKAD serius mengelola aset. Kalau bisa aset-aset sudah bisa diinventarisasi selanjutnya masuk sistem online, kami bisa mengetahui aset mana yang harus dioptimalkan. Kami di DPRD dan Gubernur sudah sepakat untuk bersama-sama membangun Jateng sesuai tupoksinya masing-masing,” ucap politikus Golkar itu.(priyanto/ariel)

Berita Terkait

  • Pimpinan DPRD Sepakat Tahapan Pembangunan Jadi Komitmen Eksekutif-Legislatif

    SEMARANG – Pimpinan DPRD Prov. Jateng yakni Sukirman, Ferry Wawan Cahyono dan Quatly A Alkatiri menghadiri acara “Penghargaan Pembangunan Daerah 2022”. Pada penilaian Tahap III yang diadakan di Kantor Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Kamis (7/4/2022). Pada kesempatan itu Pemprov Jateng diwakilkan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumarno dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

  • UPPD Kota Tegal Harus Kejar Pendapatan 2022

    BAHAS KINERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi bersama UPPD Kota Tegal, Rabu (26/1/2022), membahas kinerja pengelolaan pendapatan. (foto ariel noviandri) TEGAL – Komisi C DPRD Provinsi Jateng meminta Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Tegal dapat meningkatkan pendapatannya. Untuk mendukung upaya…

  • DPRD Laksanakan Pemeriksaan Kesehatan

    GEDUNG BERLIAN – Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng menggelar pemeriksaan rutin kesehatan bagi setiap Anggota DPRD di Lantai 4 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Kamis (17/9/2020). Dalam pemeriksaan itu, Anggota Dewan mengikuti tahap demi tahap medical check up yang lengkap, mulai dari pemeriksaan darah, mata, hingga rontgen.

  • Dibahas, Penambahan Modal BPR BKK

    KARANGANYAR – Masalah kecukupan permodalan bagi entitas bisnis seperti perbankan, apalagi bagi Bank Perkreditan Rakyat-Bank Kredit Kecamatan (BPR BKK), bank yang melayani rakyat kecil, modal yang besar sangat penting dan strategis. Dengan modal yang kuat, tak terkecuali untuk BPR-BKK pelat merah, dapat lebih leluasa beroperasi dan menghasilkan deviden yang tinggi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan di sisi lain mampu menyalurkan kredit dengan bunga yang relatif murah kepada nasabahnya.