DPRD Ingatkan Pendidikan Harus Jadi Prioritas

WhatsApp Image 2020 10 16 at 20.54.41

KUNJUNGAN KERJA : Anggota DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Sektor X di Purwokerto, Banyumas.(foto: dewi sekar)

BANYUMAS – Sektor pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pada masa pandemi Covid-19 ini, perhatian kepada pendidikan tetaplah menjadi utama. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak wajib diperjuangkan.

Hal tersebut dikemukakan anggota DPRD Jateng Tazkiyatul Muthmainnah saat memimpinan rombongan dewan berkunjung ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Sektor X di Purwokerto, Banyumas, Jumat (16/10/2020). Dalam kunjungan itu turut hadir anggota DPRD Jateng Soetjipto, Agung Budi Margono dan Danie Budi Tjahjono.

“Saya sayangkan sampai sekarang ini masih banyak anak belum mendapatkan hak pendidikan. Sangat ironis masih ada 600 anak berkebutuhan khusus di Banyumas yang belum bersekolah. Jangan biarkan satu anak usia sekolah di Jawa Tengah tidak bisa bersekolah. Masalah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pendirian sekolah luar biasa (SLB),” ucap Iin, sapaan akrab Tazkiyatul Muthmainnah.

Selain itu dia juga menyoroti perihal masih ada sekolah yang mendapatkan akreditasi C. Diharapkan Dinas Pendidikan mendorong sekolah supaya berakreditasi B.

“Akreditasi itu semacam penilaian kepada sekolah dengan dilihat kesiapan sarana dan prasarana. Kalau masih akreditas C menjadi keprihatinan kita semua. Kami di DPRD akan terus mendorong sekolah yang layak,” ucap Ketua PW Fatayat NU Jateng itu.

Menanggapi itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Dr Padmaningrum mengakui untuk masalah pendidikan bagi penyandang disabilitas masih perlu mendapatkan perhatian. Dari 35 kabupaten/kota, baru Sragen dan Semarang yang memiliki terapi disabilitas gratis.

Sementara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sektor X Purwokerto Dr. Tohar MSi menjelaskan, jumlah SLB di Banyumas masih minim. Namun demikian, masalah itu bukan berarti pemerintah tutup mata kepada anak-anak penyandang disabilitas. Hanya saja semua perlu proses mengingat keterbatasan alokasi anggaran dikarenakan Covid-19.

Berbicara mengenai konsep belajar di saat pandemi, Banyumas berencana akan mengadakan simulasi pembelajaran tatap muka tanpa mengabaikan protokol kesehatan mengingat sudah masuk zona oranye. Sembari menunggu simulasi direalisasikan, masih menggunakan konsep pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara virtual.

Mendengar hal itu, Iin mengingatkan supaya dalam pembelajaran tatap muka tetap harus mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Harapannya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X bisa menjadi barometer untuk kualitas pendidikan.(dewi/priyanto)

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)