DPRD Dukung Program Sitangkas Polda Jateng

Tanggal -
Screenshot 20211014

LAUNCHING APLIKASI. Ferry Wawan Cahyono dalam acara launching aplikasi aplikasi Sitangkas di Mapolda, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (14/10/2021). (foto Alfariz Firdausya Bintang Permana)

SEMARANG – Dalam launching aplikasi Sitangkas di Mapolda, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (14/10/2021), DPRD Provinsi Jateng mengaku sangat mendukung program terobosan Polri itu. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono, saat acara launching aplikasi tersebut.

“Semua pimpinan dan seluruh jajaran DPRD Jateng, kami memberikan apresiasi atas dilaunchingnya program Sitangkas. Tentu, program itu sangat membantu kami, juga DPRD dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang cepat, responsif terhadap masyarakat yang dibangun Polda Jateng,” kata Legislator Partai Golkar itu. 

Ia berharap program tersebut menjadi bagian yang bersinergi dan berkolaborasi dengan DPRD dalam rangka memberikan pelayanan prima dan cepat kepada masyarakat. “Selamat dan sukses kepada Polda Jateng yang telah melaunching Sitangkas,” katanya.

Dalam launching aplikasi Sitangkas itu, hadir sejumlah pejabat forkompinda. Seperti Gubernur Ganjar Pranowo diwakili Sekretaris Diskominfo Hermoyo Widodo, Kapolda Irjen Pol. Ahmad Lutfi, dan Pangdam IV/ Diponegoro Mayen TNI Rudianto. 

Sebagai informasi, Sitangkas merupakan singkatan dari Sistem Informasi Tanggap, Kolaboratif, dan Responsif yang merupakan program implementasi program prioritas Kapolri yaitu memantapkan dukungan Polri dalam menangani pandemi Covid-19. Tak hanya itu, aplikasi tersebut dapat membantu masyarakat dalam menangani masalah darurat seperti tindak kejahatan, gangguan teror, orang hilang, permasalahan narkoba, perselisihan warga, bencana alam, dan SARA. 

Dalam implementasinya, Sitangkas bekerjasama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang menjadi ujung tombak Polri di wilayah desa atau kelurahan sekaligus problem solver. Bhabinkamtibmas juga memiliki aplikasi tersendiri yang kini sudah didownload sebanyak 4.232 dan 10.000 lebih masyarakat Jateng. (bintang/ariel)

Dilihat: 49

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)