DPRD Dukung Program Mudik & Balik Rantau Gratis

Tanggal -
DSC06534

ARUS BALIK. DPRD bersama Sekda Provinsi Jateng memantau arus balik lebaran di Stasiun Semarang Poncol, Minggu (8/5/2022). (foto azam hanif adin)

SEMARANG – Gelombang arus mudik dan arus balik Lebaran 2022 telah selesai. Dalam hal ini, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Agung Budi Margono memberikan apresiasi kepada Pemprov Jateng yang telah membantu kelancaran arus mudik dan balik lebaran pada tahun ini.

“Kami mendukung penggunaan moda transportasi umum secara gratis kepada masyarakat yang ada di perantauan. Selain cukup untuk membantu masyarakat, juga mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang melintasi Jateng,” ujar Politisi PKS itu, baru-baru ini.

Ia juga mengatakan perlu sinergi pemprov dan pemkab/ pemkot untuk menyewa 1 atau 2 kereta tambahan, Kapal Feri, dan bus. Hal itu juga bisa meningkatkan perekonomian moda transportasi umum asli Jateng.

“Tidak melulu harus memberikan mudik gratis, kita subsidi saja, pasti sudah pada mau. Sehingga, semakin banyak yang merasakan fasilitas dari pemerintah yang ada di jateng ini,” katanya.

Ia mengapresiasi dan mendukung adanya kegiatan ‘Program Mudik & Balik Rantau Gratis 2022’ dari Pemprov Jateng dengan berbagai moda transportasi, baik bus maupun kereta api. Program itu tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat Jateng.

“Selain itu, program ‘Mudik dan Balik Rantau Gratis’ pada tahun depan bisa dianggarkan khusus dalam APBD 2023. Karena, pada 2022 ini belum teranggarkan di APBD Provinsi atau Kota/ Kabupaten karena pertimbangan Covid-19,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (7/5/2022) telah dilakukan pelepasan rombongan keberangkatan arus balik menggunakan armada bus di 3 titik yakni Terminal Mangkang Semarang, Asrama Haji Donohudan, dan Terminal Bulupitu Banyumas. Pada Minggu (8/5/2022) di Stasiun
Semarang Poncol, dilakukan pelepasan rombongan arus balik dengan armada Kereta Tawang Jaya menuju Jabodetabek.

Di Asrama Haji Donohudan, sebanyak 32 bus pariwisata disiapkan untuk mengangkut 1.495 penumpang yang merupakan warga dari Soloraya. Setiap bus berisi 44 sampai 50 orang.

Selain itu, di Terminal Bulupitu Banyumas juga secara bergantian disiagakan 21 bus Arus Balik Gratis dari Pemerintah Provinsi untuk 1.056 warga dari berbagai daerah seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto dan sekitarnya. Sedangkan, di Terminal Mangkang Semarang disiagakan 20 unit bus untuk 800 warga dari Semarang Raya kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Selain penumpang dan kru bus telah diskrining kesehatan, moda transportasi yang digunakan pun sudah dicek layak untuk beroperasi.

Salah satu peserta program Balik Rantau Gratis, Safiq, mengaku sangat senang dengan adanya program yang diselenggarakan Pemprov Jateng. Pemudik asal Kudus yang bekerja di Jakarta itu mengaku sangat terbantu di tengah harga tiket transportasi umum naik semua.

Selain itu, masyarakat yang lainnya juga sangat positif menyambut program Balik Rantau Gratis tersebut. Seperti yang dirasakan oleh Rochim, Warga Boyolali, yang biasanya mengeluarkan ongkos untuk biaya transportasi kembali ke Jakarta kini bisa menyimpan uangnya dan dialokasikan untuk kebutuhan lainnya.

Hal senada juga dirasakan oleh Sri, Warga Andong Boyolali, yang hendak kembali ke Pluit Jakarta Utara. Ia merasa sangat terbantu dengan program Balik Rantau Gratis itu. Ia tak perlu mengeluarkan ongkos transportasi dan berulang kali pindah moda transportasi. (azam/ariel)

Dilihat: 45

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)