DPRD Dukung Program Jogo Tonggo di Klaten

IMG 20200710

SALURKAN BANTUAN. Quatly Abdulkadir Alkatiri menyerahkan bantuan ‘Jogo Tonggo Kit’ kepada Sri Mulyani, Jumat (10/7/2020), untuk disalurkan ke 26 kecamatan dan 10 kelurahan di Kabupaten Klaten. (foto setyo herlambang)

KLATEN – Program Jogo Tonggo yang diprakarsai Pemerintah Provinsi Jateng beberapa waktu lalu cukup dapat menekan angka penyebaran Covid-19 di kabupaten/ kota di Jateng. Satuan tugas Jogo Tonggo itu dimulai dari tingkat dasar yakni di masyarakat dengan lingkup RT/ RW untuk mengkoordinir dan mengupate informasi mengenai penyeberan wabah dari tingkat keluarga yang ada di rumah. 

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 dalam agenda penyerahan Paket Bantuan Jogo Tonggo Kit’ ke Pemerintah Kabupaten Klaten, di Pendopo Setda Kabupaten Klaten, Jumat (10/7/2020). Ia mengatakan program paket bantuan tersebut bagian dari refocusing anggaran yang dikhususkan untuk penanganan dengan nilai paket per desa sebesar Rp 10 juta.

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lewat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dilakukan dengan program Jogo Tonggo yang dinilai cocok dengan nilai muatan lokal daerah. Program tersebut adalah bentuk koordinasi satuan tugas yang dibentuk dari tingkat  RT dan RW dengan harapan menekan jumlah pandemi. Bantuan yang diberikan setiap desa dengan nilai 10 juta rupiah berupa alat untuk sterilisasi lingkungan, terdiri dari thermo-gun, maskker kain, sepatu boots, cairan disinfektan, handsanitizer, sprayer, dan pakaian untuk menyemprotkan cairan disinfektan,” jelas Legislator dari Fraksi PKS itu.

Selain itu, lanjut dia, progam bantuan juga diberikan dalam bentuk recovery ekonomi. Bantuan tersebut nantinya disalurkan ke UMKM yang terdampak Covid-19. 

“Kami sangat berharap semoga pandemi segera cepat berakhir sehingga keadaan dapat kembali stabil seperti semula,” harapnnya.

Sementara, Bupati Klaten Sri Mulyani bersama Gugus Tugas Covid-19 tengah berupaya menekan angka penyebaran pandemi agar tidak meluas. Berbagai progam dibentuk dan pengawasan kegiatan masyarakat terus dilakukan dari mulai pasar tradisional hingga pembatasan kegiatan masyarakat yang mengumpulkan massa dengan jumlah yang cukup besar. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi nantinya akan disalurkan ke 26 kecamatan dan 10 kelurahan.

“Kami bersama Gugus Tugas Covid-19 tingkat kabupaten, terus berupaya menekan anggka Covid-19 melalui progam yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Satgas Covid bersama satpol terus melakukan patroli di beberapa pasar tradisional yang menjadi pusat keramaian. Himbauan jaga jarak dan penggunaan masker terus diupayakan. Bahkan, kami tidak segan menindak warga yang tidak menggunakan masker dengan penyitaan KTP/ data diri oleh petugas dan proses pengambilannya dilakukan di Kantor Satpol PP setempat dengan memberi arahan untuk menangani pandemi bersama,” papar bupati.

Ia mengaku sangat apresiatif dengan adanya bantuan ‘Jogo Tonggo Kit’. Ia berharap setiap elemen masyarakat dapat bahu membahu mempercepat penanganan Covid-19 dengan berpartisipasi dalam program pemprov yang dijalankan tersebut.

“Bantuan Jogo Tonggo sangat berarti bagi kami, nantinya bantuan akan disebarkan langsung ke 26 kecamatan dan 10 kelurahan. Setiap desa yang menerima akan melaksanakan program paket Jogo Tonggo,” tandasnya. (setyo/ariel)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam