DPRD Dukung Aplikasi ‘Dolan Banyumas’

20220819031925 IMG

Sri Marnyuni. (foto setyo herlambang)

BANYUMAS – Pasca pandemi Covid-19, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas melakukan terobosan dengan mempromosikan pariwisata lewat aplikasi ‘Dolan Banyumas’ yang baru diluncurkan pada tahun lalu. Tentunya, hal itu menjadi cara menarik minat masyarakat Jateng untuk menyambangi berbagai pariwisata yang ada di Kabupaten Banyumas, baik wisata alam maupun budaya, termasuk wisata kuliner.

Melihat terobosan itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng mengaku apresiatif karena langkah itu juga mampu mendorong masuknya pendapatan daerah. Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi B, Sri Marnyuni, menyambut hangat adanya program tersebut, terlebih adanya desa wisata yang bisa mendorong sektor perekonomian masyarakat. 

“Pengembangan potensi wisata terus menjadi fokus pemerintah untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, terlebih dengan adanya desa wisata. Desa wisata belakangan marak menjadi destinasi wisata unggulan, selain menawarkan pesona alam, juga menghadirkan keragaman budaya lokal yang tentunya bisa menarik minat wisatawan. Dengan jumlah 717 desa wisata di Jateng, diharapkan bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar. Maka, pengelolaan desa wisata harus berimbang baik antara swasta maupun pemerintah sehingga pendapatan daerah juga bisa meningkat pesat,” jelas Politikus PAN itu, Kamis (19/8/2022).

Menanggapinya, Kepala Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Edy Purbowo mengaku pihaknya kini sangat terbantu dengan adanya aplikasi ‘Dolan Banyumas’ yang diinisiasi oleh pelajar Praktek Kerja Lapangan (PKL). Karena, dorongan di bidang teknologi informasi tersebut bisa menjaring seluruh tempat wisata di Kabupaten Banyumas termasuk wisata kulinernya. 

“Pengembangan aplikasi [Dolan Banyumas[ didorong oleh para pelajar dan mahasiswa PKL saat magang di tempat kami dan kami mensupport data wisata secara terupdate sehingga, baik masyarakat lokal maupun luar Banyumas, bisa mengakses lokasi wisata mana saja yang bisa dikunjungi,” jelasnya.

Soal pengembangan desa wisata, pihaknya juga mengaku terus menerapkan syarat khusus pengajuan embrio desa wisata. Karena, jika terlalu banyak, maka sulit mendatangkan wisatawan termasuk penduduk lokal.

“Mengenai program pengembangan desa wisata, tentunya selain mendorong sektor ekonomi lokal, maka banyak hal yang harus diperhatikan. Jika dalam satu daerah terlalu banyak desa wisata, maka akan sulit mendatangkan pengunjung. Untuk itulah, pengembangan desa wisata harus memperhatikan berbagai syarat, mulai dari potensi alam apakah masuk garis kawasan hijau, dari segi kultur masyarakat apakah bisa mendatang nilai jual lewat kesenian lokal,” terangnya. (setyo/ariel)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Tipe…

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana