DIALOG PARLEMEN: Pasca Pandemi, Waspada Hepatitis Akut

WhatsApp Image 2022 05 13 at 08.31.53

JADI NARASUMBER: Anggota DPRD Jateng Umar Utoyo bersama Kadinkes Yunita Dyah Suminar menjadi narasumber dalam acara di acara di Gedung Berlian.(foto: dewi sekarsari)

GEDUNG BERLIAN – Komisi E DPRD Jateng meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk tetap antisipasi mengenai kasus hepatitis akut pasca pandemi. Sementara Dinkes Jateng menyebut sampai awal Mei ini belum ada temuan kasus di daerah.

Hal itu mengemuka dalam podcast ‘Dialog Parlemen: Waspada Virus Hepatitis’ di Gedung Berlian DPRD Jateng, Jumat (13/5/2022). Bertindak sebagai narasumber anggota Komisi E dr Umar Utoyo dan Kepala Dinkes Jateng Yunita Dyah Suminar.

Umar mengungkapkan, pemerintah diminta tidak lengah dengan munculnya kasus hepatitis akut karena pemerintah kini sedang berupaya melaksanakan recovery (pemulihan) kondisi pasca pandemi Covid-19. Koordinasi dengan kabupaten/kota tetap diperlukan. Langkah awal, pemerintah meminta kepada masyarkat supaya tidak panik. Di samping itu obat-obatan di fasilitas kesehatan untuk tetap dilengkapi.

Yunita memastikan sampai Jumat (13/5/2022) ini, Jateng belum ada temuan kasus aktif. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan daerah serta fasilitas kesehatan yang dimiliki  agar tetap antisipasi dengan hepatitis akut.

Baik Umar maupun Yunita sepakat, langkah awal sekarang ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat supaya bisa mencegah hepatitis. Anak-anak pun diminta diberikan penjelasan supaya tidak mudah jajan disembarang tempat.

“Baiknya Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi kepada guru dan siswa agar mengantisipasi hepatitis akut,” ucapnya.

Kata Umar, pencegahan lebih baik. Kepada anak-anak untuk tetap membiasakan diri mencuci tangan, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit. “Bisa menjaga pencernaan kita.”

Sebelumnya Kemenkes menyebutkan kasus hepatitis akut terdeteksi di lima provinsi yaitu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Bangka Belitung. Dengan perincian 11 orang DKI Jakarta, Sumatera Barat (1), Jawa Timur (1), Bangka Belitung (1) dan Jawa Barat (1).

Bagaimana mengenal gejala hepatitis akut? Yunita menyebutkan agar masyarakat mewaspadai gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan disertai demam ringan. Pada fase tersebut, masyarkat tidak perlu panik. Segeralah bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat.

“Jangan menunggu muncul gejala lanjutan seperti kulit dan mata menguning,” ucapnya.(anif/priyanto)

Info Lainnya

  • Pentingnya Semangat Relawan dalam Kegiatan ‘Jogo Kali’

    KARANGANYAR – Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto mengumpulkan seluruh sukarelawan Jogo Kali Karangayar dalam kegiatan rapat koordinasi tindak lanjut usai penanaman pohon, baru-baru ini. Pada kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa merawat dan menjaga tanaman yang telah ditanam adalah tugas utama dari sukarelawan Jogo Kali

  • DPRD Jateng Terima Kritik Mahasiswa atas Program Pemerintah

    GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng menyatakan siap mengawal aspirasi sekitar 300 mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) yang menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (24/8/2026). Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi bertajuk ‘Seruan Aksi Diponegoro Melawan’ yang berlangsung dengan orasi dan dialog antara mahasiswa dan wakil rakyat

  • PEPARPEDA 2026: Ajang bagi Atlet Muda Paralimpik

    BUKA PARALIMPIK. Peparpeda Jateng 2026 resmi dibuka di Kota Surakarta, Jumat (21/8/2026). (foto teguh prasetyo) SURAKARTA — Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) Jateng 2026 resmi dibuka di Kota Surakarta, Jumat (21/8/2026) malam. Ajang itu menjadi ruang bagi atlet-atlet muda paralimpik…

  • Raperda Standarisasi Jalan Butuh Rekomtek dari Kemen PU

    JAKARTA – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendatangi Ditjen Bina Marga Kemen PU, Rabu (19/8/2026). Kedatangan dewan terkait rekomendasi teknik draft Raperda tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi sebagai syarat mengajukan fasilitasi kepada Direktur Produk Hukum Daerah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri