DIALOG PARLEMEN: Pasca Pandemi, Waspada Hepatitis Akut

WhatsApp Image 2022 05 13 at 08.31.53

JADI NARASUMBER: Anggota DPRD Jateng Umar Utoyo bersama Kadinkes Yunita Dyah Suminar menjadi narasumber dalam acara di acara di Gedung Berlian.(foto: dewi sekarsari)

GEDUNG BERLIAN – Komisi E DPRD Jateng meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk tetap antisipasi mengenai kasus hepatitis akut pasca pandemi. Sementara Dinkes Jateng menyebut sampai awal Mei ini belum ada temuan kasus di daerah.

Hal itu mengemuka dalam podcast ‘Dialog Parlemen: Waspada Virus Hepatitis’ di Gedung Berlian DPRD Jateng, Jumat (13/5/2022). Bertindak sebagai narasumber anggota Komisi E dr Umar Utoyo dan Kepala Dinkes Jateng Yunita Dyah Suminar.

Umar mengungkapkan, pemerintah diminta tidak lengah dengan munculnya kasus hepatitis akut karena pemerintah kini sedang berupaya melaksanakan recovery (pemulihan) kondisi pasca pandemi Covid-19. Koordinasi dengan kabupaten/kota tetap diperlukan. Langkah awal, pemerintah meminta kepada masyarkat supaya tidak panik. Di samping itu obat-obatan di fasilitas kesehatan untuk tetap dilengkapi.

Yunita memastikan sampai Jumat (13/5/2022) ini, Jateng belum ada temuan kasus aktif. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan daerah serta fasilitas kesehatan yang dimiliki  agar tetap antisipasi dengan hepatitis akut.

Baik Umar maupun Yunita sepakat, langkah awal sekarang ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat supaya bisa mencegah hepatitis. Anak-anak pun diminta diberikan penjelasan supaya tidak mudah jajan disembarang tempat.

“Baiknya Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi kepada guru dan siswa agar mengantisipasi hepatitis akut,” ucapnya.

Kata Umar, pencegahan lebih baik. Kepada anak-anak untuk tetap membiasakan diri mencuci tangan, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit. “Bisa menjaga pencernaan kita.”

Sebelumnya Kemenkes menyebutkan kasus hepatitis akut terdeteksi di lima provinsi yaitu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Bangka Belitung. Dengan perincian 11 orang DKI Jakarta, Sumatera Barat (1), Jawa Timur (1), Bangka Belitung (1) dan Jawa Barat (1).

Bagaimana mengenal gejala hepatitis akut? Yunita menyebutkan agar masyarakat mewaspadai gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan disertai demam ringan. Pada fase tersebut, masyarkat tidak perlu panik. Segeralah bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat.

“Jangan menunggu muncul gejala lanjutan seperti kulit dan mata menguning,” ucapnya.(anif/priyanto)

Info Lainnya

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.