Dewan: Warga Harus Peduli Protokol Kesehatan

IMG 20200703 WA0012

SALURKAN BANTUAN. Anggota DPRD Provinsi Jateng dari Dapil 3 saat mengawal penyaluran bantuan 132 paket ‘Jogo Tonggo Kit’ dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jateng untuk Kabupaten Kudus, Jumat (3/7/2020). (foto humas)

KUDUS – Memasuki masa New Normal, DPRD Provinsi Jateng tetap berharap masyarakat dapat terus meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan. Hal itu penting, mengingat saat ini masih banyak masyarakat yang tidak peduli protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.

Demikian ditegaskan oleh Anggota DPRD Provinsi Jateng Sri Hartini bersama Anggota DPRD lainnya dari Daerah Pemilihan Jateng 3 (Kabupaten Demak, Jepara, dan Kudus), saat mengawal penyaluran bantuan 132 paket ‘Jogo Tonggo Kit’ dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jateng untuk Kabupaten Kudus, Jumat (3/7/2020). Dalam kegiatan itu, Anggota Dewan disambut Plt Bupati Kudus HM Hartopo bersama jajarannya.

“Walaupun sudah New Normal, tetap saja harus memperhatikan protokol kesehatan. Bukan berarti terus tidak memakai masker,” tegas Politikus Gerindra itu.

Ia mencontohkan saat ini masih banyak pedagang pasar tra‎disional yang tidak mengenakan masker saat berjualan. Ia menilai kondisi itu dapat meningkatkan resiko penularan virus. Untuk itu, ia berharap masyarakat dapat ikut terlibat dalam pencegahan penularan Covid-19.

‎”Masih banyak pedagang yang tidak menggunakan masker, mereka tidak memperhatikan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara, Plt Bupati Kudus HM Hartopo menyambut baik atas bantuan ‘Jogo Tonggo Kit’ yang diberikan kepada Kabupaten Kudus. Hartopo berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“‎Di tengah tren kasus Corona yang meningkat, harapannya, ‘Jogo Tonggo Kit’ dapat bermanfaat untuk pencegahan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta Pemprov Jateng dapat membantu biaya rumah sakit lini tiga. Pasalnya, saat ini pemerintah pusat hanya memberikan bantuan untuk rumah sakit lini satu dan dua.

“Kalau bisa kami minta ‘angka’ untuk‎ membantu rumah sakit lini tiga yang ada di Kabupaten Kudus,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemberian paket ‘Jogo Tonggo Kit’ dari Dinkes Jateng itu menyesuaikan jumlah desa yang ada di Kabupaten Kudus. Dalam paket tersebut terdiri dari masker kain 1.000 buah, termometer 1 unit, buku petunjuk teknis satu buah, sepatu bot 10 pasang, sarung tangan 10 pasang, 50 liter handsanitizer, 30 liter disinfektan dan 1 unit sprayer. Total paket yang disiapkan saat ini sebanyak 8.550 buah dibagikan kepada masyarakat sesuai jumlah desa yang ada di Provinsi Jateng. (humas/ariel)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.