Dewan Pantau Peran Kesbangpol Hadapi New Normal

01 Kom A UNGARAN

DIALOG KESBANG. Komisi A DPRD Provinsi Jateng saat berdialog dengan jajaran Kesbangpol Kabupaten Semarang, Rabu (17/6/2020), membahas soal peran aktif Kesbangpol dalam penanganan Covid-19. (foto evi rahmawati)

UNGARAN – Kinerja Kantor Kesbangpol Kabupaten Semarang mendapat perhatian dari Komisi A DPRD Provinsi Jateng. Terlebih, selama masa pandemi Covid-19 yang mulai memasuki masa New Normal, peran aktif Kesbangpol dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat.

Saat Komisi A bertemu dengan jajaran Kesbangpol Kabupaten Semarang, Rabu (17/6/2020), Muhammad Saleh selaku Ketua Komisi didampingi Sekretaris Komisi Irna Setyowati bersama beberapa Anggota Komisi berdialog membahas peran aktif Kesbangpol tersebut. Pada kesempatan itu, Muhammad Saleh menanyakan sejauh mana keterlibatan kesbangpol dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Semarang.

“Kami berharap ada satu kesiapan yang benar-benar matang di Kabupaten Semarang saat menghadapi New Normal meskipun grafik Covid-19 ini selalu naik turun, kesiapan ini harus diterapkan pada semua sisi yaitu tempat ibadah, mal, dan tempat wisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu mengingat Kapupaten Semarang merupakn salah satu kabupaten yang banyak dikunjungi oleh orang yang berasal dari luar daerah untuk berwisata ke daerah Bandungan dan lainnya,” kata Legislator Golkar itu.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Semarang Haris Pranowo mengatakan pemerintah kabupaten dengan segala upayanya akan tetap siap menghadapi New Normal ini. “Saat ini, Pemerintah Kabupaten Semarang sedang melakukan kajian terkait penerapan New Normal, termasuk penerapan sanksi ketika aturan New Normal dilanggar,” kata Haris.

Dikatakannya, penerapan New Normal membutuhkan kajian mendalam dan komprehensif dengan memperhatikan resiko penerapan New Normal mengingat kasus Covid-19 masih terus mengalami peningkatan. “Dan, keberhasilan New Normal termasuk di dalamnya keberhasilan penyelenggaraan pilkada ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” imbuhya. (evi/ariel)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam