Desa Wisata Harus Miliki Daya Saing

1 adesa

JADI PEMBAHASAN : Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro (kiri) membahas keberadaan Desa Wisata Gunung Api Purba, Desa Nglanggeran, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.(foto; dewi sekarsari)

YOGYAKARTA – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah ingin memacu dan memotivasi lebih daya guna sektor wisata serta peningkatan inovasi terkait keberadaan desa wisata.

Hal ini di sampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro saat berkunjung ke Desa Wisata Gunung Api Purba, Desa Nglanggeran, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (28/12).

Sekretaris Desa Rusmiyati menjelaskan, potensi desa berkembang seiring terbentuknya desa wisata. Bahkan perekonomian warga pun sedikit banyak terbantukan dengan banyaknya wisatawan yang ingin melihat gunung api purba. Termasuk pendapatan desa pun semula belum begitu besar, kini pun terkelola secara optimal.

“Memberi imbas masyarakat kami apalagi mengembangkan wisata kuliner dan juga home stay. Dengan adanya BUMDes sedikit banyak desa memberikan fasilitas untuk bisa dikembangkan.,” jelasnya.

Senada, pengelola Desa Wisata Nglanggeran Muzidih menjelaskan potensi awal pengembangan desa wisata karna terbentang gunung api purba. “Kami petakan dan identifikasi potensi dengan pemerintah desa gunung api purba menjadi ikon daya tarik. kemudian di lingkungan masyarakat, ada kelompok petani tanaman kakao. dengan adanya desa wisata kita dorong untuk menjadi prodak,” ucapnya.

Saat ini kawasan gunung api purba menghijau karena campur tangan warga masyarakat setempat. Terdapat embung Nanggirang untuk aktivitas gunung berapi dimana embung ini dianggarkan oleh APBD provinsi.

“Kami jadikan objek embung Nanggirang ini menjadi daya tarik wisata,” tambah Murzidih.

Berbagi peran tiap masyarakat desa juga penting untuk pengembangan Desa Wisata Nglanggeran karena di latarbelakangi oleh petani serta organisasi serta menentukan skala prioritas kegiatan. harapannya investor desa kami adalah warga masyarakat sekitar.(dewi/priyanto)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam