Desa Wisata Harus Miliki Daya Saing

1 adesa

JADI PEMBAHASAN : Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro (kiri) membahas keberadaan Desa Wisata Gunung Api Purba, Desa Nglanggeran, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.(foto; dewi sekarsari)

YOGYAKARTA – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah ingin memacu dan memotivasi lebih daya guna sektor wisata serta peningkatan inovasi terkait keberadaan desa wisata.

Hal ini di sampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro saat berkunjung ke Desa Wisata Gunung Api Purba, Desa Nglanggeran, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (28/12).

Sekretaris Desa Rusmiyati menjelaskan, potensi desa berkembang seiring terbentuknya desa wisata. Bahkan perekonomian warga pun sedikit banyak terbantukan dengan banyaknya wisatawan yang ingin melihat gunung api purba. Termasuk pendapatan desa pun semula belum begitu besar, kini pun terkelola secara optimal.

“Memberi imbas masyarakat kami apalagi mengembangkan wisata kuliner dan juga home stay. Dengan adanya BUMDes sedikit banyak desa memberikan fasilitas untuk bisa dikembangkan.,” jelasnya.

Senada, pengelola Desa Wisata Nglanggeran Muzidih menjelaskan potensi awal pengembangan desa wisata karna terbentang gunung api purba. “Kami petakan dan identifikasi potensi dengan pemerintah desa gunung api purba menjadi ikon daya tarik. kemudian di lingkungan masyarakat, ada kelompok petani tanaman kakao. dengan adanya desa wisata kita dorong untuk menjadi prodak,” ucapnya.

Saat ini kawasan gunung api purba menghijau karena campur tangan warga masyarakat setempat. Terdapat embung Nanggirang untuk aktivitas gunung berapi dimana embung ini dianggarkan oleh APBD provinsi.

“Kami jadikan objek embung Nanggirang ini menjadi daya tarik wisata,” tambah Murzidih.

Berbagi peran tiap masyarakat desa juga penting untuk pengembangan Desa Wisata Nglanggeran karena di latarbelakangi oleh petani serta organisasi serta menentukan skala prioritas kegiatan. harapannya investor desa kami adalah warga masyarakat sekitar.(dewi/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.