Data Kependudukan Jadi Kunci Keberhasilan Pilkada

Tanggal -
WhatsApp Image 2020 10 22 at 11.40.24 (1)

KUNJUNGAN KERJA : Sejumlah anggota DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Dinas Dukcapil Purbalingga.(foto: erpan rahmayana)

PURBALINGGA – Sistem kependudukan menjadi perhatian DPRD Jateng terlebih di daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Pendataan penduduk sangat menentukan dalam keberhasilan pilkada supaya mendapatkan validitas daftar pemilih tetap.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara gabungan anggota komisi dari DPRD Jateng dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purbalingga, Senin (19/10/2020). Dari gabungan komisi terdiri atas Soetjipto (Komisi A), Tazkiyatul Muthmainnah (Komisi E), Agung Budi Margono (Komisi C), Yudi Indras Wiendarto (Komisi E), dan Danie Budi Tjahjono (Komisi D).

Diungkapkan Soetjipto saat memimpin rombongan DPRD, pihaknya ingin mengetahui kendala pendataan penduduk di Purbalingga.

Selanjutnya Yudi Indras Wiendarto juga mempertanyakan kesiapan Dinas Dukcapil Purbalingga menjelang pesta demokrasi 9 Desember serta data warga yang sudah meninggal sudah tercoret dari daftar pemilih atau belum. Berkaca pada pendataan pemilu sebelumnya masih ditemukan data warga yang meninggal masuk dalam daftar pemilih.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Dukcapil Muhammad Fathurrohman menjelaskan, terkait dalam pelayanan administrasi kependudukan di masa pandemi Covid -19 telah menerapkan protokol kesehatan di seluruh tempat pelayanan kependudukan.

Untuk mempermudah pelayanan kependudukan masyarakat dapat mengakses secara online mulai dari permohonan KTP baru, penggantian KTP, KK, dan KIA Anak.

Terkait wajib memiliki E-KTP sampai saat ini tercatat 755.551 orang yang telah merekam data. Dengan demikian sudah 745.895 orang atau cakupan kita telah mencapai 99,99% jadi masih tersisa sekitar 0,009 %.

Berkat kerja sama semua sampai hari ini yang telah melakukan perekaman untuk wajib E-KTP tercatat sudah 6.481 orang. Rata-rata dari anak – anak usia SMA dan SMK, yang telah melakukan perekaman E – KTP sampai hari ini 3.605 orang atau 55,2% sehingga masih tersisa 2.876 orang.(erpan/priyanto)

Dilihat: 41

Berita Terkait

  • Baik, Kesejahteraan Pekerja di Pabrik Mesin Kota Tegal

    PANTAU PABRIK. Komisi E DPRD Jateng saat memantau persoalan ketenagakerjaan di pabrik PT Barata Indonesia, Kamis (16/5/2019), di Kota Tegal. (foto priskilla candra cahyaningtyas)

    TEGAL – Komisi E DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke pabrik mesin industri hilir PT Barata Indonesia di Kota Tegal, Kamis (16/5/2019). untuk memantau persoalan ketenagakerjaan. Saat bertemu dengan Riyadi Eri Satoto selaku Manajer Pabrik PT Barata Indonesia bersama jajarannya, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid mengatakan kesejahteraan dan keselamatan kerja sangat penting diperhatikan di setiap pabrik.

    Untuk itu, Dewan berharap pihak manajemen pabrik/ perusahaan harus mampu mengutamakan hal tersebut. Karena, untuk menciptakan masyarakat Jateng yang sejahtera adil dan makmur, hal itu dimulai dari pabrik-pabrik yang ada, mengingat pekerja paling banyak berada di pabrik.

    “Kami sebagai Dewan ingin memantau secara keseluruhan terkait nasib pekerja. Hak yang didapat apakah sudah terpenuhi secara finansial misalnya,” kata Politikus PKB itu.

    Anggota Komisi E lainnya, Rif’an, juga mengingatkan proses pemeliharaan pekerja lembur harus diperhitungan dan dihargai karena kondisi itu sudah menguras waktu pekerja diluar jam yang semestinya mereka bekerja. Menurut dia hal tersebut cukup manusiawi untuk dipertimbangkan dan dilakukan karena saat perusahaan memberikan hak secara benar maka pekerja akan memenuhi kewajibannya dengan baik.

    “Mari membicarakan terkait hak tenaga kerja saat lembur. Itu akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkannya,” ujar Legislator dari Fraksi Golkar itu.

    Menanggapi Dewan itu, Eri mengatakan selama ini sudah ada tunjangan kesehatan bagi pekerja. Untuk pembayaran tunjangan itu, kata dia, rinciannya yakni sebesar 4% dari perusahaan dan 1% dari gaji karyawan yang dipotong setiap bulan. Tidak hanya tunjangan kesehatan, lanjut dia, terdapat pula Jaminan kecelakaan (0,89% dari perusahaan), Jaminan Kematian (0,3% dari perusahaan), Jaminan Hari Tua (3,7 dari Perusahaan dan 2% dari pekerja), dan Jaminan Pensiun (2% dari perusahaan dan 1% dari karyawan).

    “Hal itu selalu diperhatikan perusahaan karena berdampak dengan produksi suksesnya pabrik sehingga kami harus seimbang dengan pemberian gaji dan tunjangannya. Kami bisa ditegur apabila tidak sesuai dengan prosedur pemerintah yang ada,” kata Eri. (tyas/ariel)

  • Hasilkan Produk Unggulan, Kebun Benih Perlu Riset & Penelitian

    WONOGIRI – Dari pantauan Komisi B DPRD Provinsi Jateng ke Kebun Benih Palawija Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, Rabu (27/1/2021), terlihat bahwa produk pertanian yang dihasilkan belum mampu meningkatkan animo petani untuk membelinya. Penilaian itu ditegaskan oleh Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto karena sampai sekarang hampir semua Kebun Benih milik Pemprov Jateng hanya sekedar bertahan hidup.

  • Pansus RTRW Sinkronisasi Data dengan Kementerian Agraria & Tata Ruang

    JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jateng perihal Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rabu (5/7/2023), berkunjung ke  Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Kementerian Agaria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional RI di Jakarta. Ketua Pansus Alwin Basri dan Wakil Ketua M Saleh memimpin langsung kunjungan yang bermaksud untuk mencari masukan mengenai penyusunan RTRW 2023 – 2043.