BPR BKK Kendal Targetkan Deviden Naik 15,2%

20220310120514 IMG

BAHAS KINERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan PT. BPR BKK Kendal (Perseroda), di Kabupaten Kendal, Kamis (10/3/2022), soal kinerja keuangan. (foto ariel noviandri)

KENDAL – PT. BPR BKK Kendal (Perseroda) menargetkan setoran deviden ke Pemprov Jateng dan Pemkab Kendal dapat meningkat, dari Rp 5,30 miliar pada 2021 menjadi Rp 6,11 miliar atau naik 15,2%. Demikian disampaikan Dirut BPR BKK Kendal Ahmad Mundolin kepada Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Kamis (10/3/2022).

Ia mengatakan target kenaikan deviden itu didukung dengan perkiraan kenaikan nilai aset dan laba pada tahun ini. Data BPR BKK Kendal menyebutkan, aset pada 2021 sebesar Rp 362,30 miliar ditargetkan naik menjadi Rp 378,53 miliar atau naik 4,5%. Untuk laba, pada 2022 diyakini pula meningkat Rp 1,5 miliar (16,2%) atau sekitar Rp 10,72 miliar dibanding pada 2021 sekitar Rp 9,22 miliar.

“Kami berharap pendapatan itu dapat naik untuk pemprov dan pemkab,” katanya.

Soal Non-Performing Loans (NPL) atau kredit macet, ia mengakui angkanya belum memuaskan. Dikatakan, sebesar 70% nasabah adalah pelaku UMKM, yang terdampak pandemi sehingga rasio NPL sebesar 8%. 

“Diakui, angka itu memang masih diatas aturan bank yang sehat tapi diharapkan pada tahun ini persentasenya dapat turun,” ujarnya.

Mendengar paparan itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro mengaku sangat mendukung upaya BPR BKK Kendal dalam rangka kenaikan deviden tersebut. Ia berharap kinerja BPR BKK tidak hanya mengejar keuntungan semata tapi tetap bermanfaat bagi masyarakat yakni menyalurkan kredit bagi pelaku UMKM dan pelaku di sektor pertanian.

“Kami mendukung upaya BPR BKK pada tahun ini dan tetap fokus pada usaha kecil dan sektor pertanian. Dan, kalau bisa melakukan terobosan dengan membuat program kredit bagi kaum milenial. Namun, upaya menekan NPL juga harus dilakukan. Harapannya pula pandemi segera berakhir agar upaya BPR BKK tersebut bisa lancar,” kata Sriyanto. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.