BLK Jatim Rintis Pelatihan Usaha Startup

1 ablk2

TUKAR CENDERA MATA. Ketua Komisi E Abdul Hamid bertukar cendera mata dengan Kadisnakertrans Jatim Himawan Estu Bagja, Kamis (14/11/2019).(Foto: Priscilla Tyas)

SURABAYA – Balai Latihan Kerja (BLK) milik Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur mulai merintis pelatihan startup atau usaha rintisan. Era milenial sekarang ini usaha start up banyak dilirik dan dijalankan oleh kalangan muda.

Komisi E di BLK Jatim

Hal tersebut dilontarkan Kadisnakertrans Jatim Himawan Estu Bagja saat menemui Komisi E DPRD Jateng, Kamis (14/11/2019). Pihak Komisi E dipimpin Ketua Abdul Hamid. Pertemuan selama 30 menit itu dilakukan di Gedung BLK Jatim. Para anggota Dewan dari Jateng diajak berkeliling melihat tempat-tempat pelatihan.

“Kami sekarang membuka millenial job center (MJC). Mendidik anak-anak bekerja ke startup. Menjual maupun memasarkan produk dalam negeri. Bagi kami, usaha bersifat rintisan sudah mulai diincar oleh anak-anak,” ungkap dia.

Inti dari pelatihan usaha startup adalah mendidik anak-anak bisa menciptakan lapangan kerja, bermodal hasil pelatihan lalu dikembangkan. Semula, anak-anak yang berlatih di BLK diajak berkelompok lalu dibantu dicarikan modal. Bahkan pihak Disnakertrans Jatim mengumpulkan para alumnus BLK yang berhasil membangun usaha startup untuk diajak menjadi mentor.

Sementara saat sesi tanya jawab, anggota Komisi E Messy Widiastuti mempertanyakan perihal kualitas peralatan di BLK. Kepada Komisi E DPRD Jateng, Himawan juga menjelaskan, sekarang ini ada 11 jurusan yang bisa diikuti peserta. Guna menunjang keberhasilan pelatihan, seluruh sarana dan prasarana di BLK telah di-upgrade. Seperti pada otomotif sepeda motor, instalasi tenaga, instalasi listrik bangunan sudah menggunakan alat-alat yang sudah melakukan modernisasi.

“Untuk otomotif saja, motor yang digunakan untuk pelatihan sistem pembakarannya sudah berinjeksi bukan karburasi. Komputer pun sudah berspesifikasi tinggi, termasuk dengan yang lain. Harapannya setelah lepas dari sini tidak gagap dengan peralatan maupun sistem yang baru,” ucap dia.

Untuk kendala, diakuinya, untuk instruktur banyak yang akan memasuki masa purnatugas. Serta ada sebagian peralatan yang belum bisa diremajakan mengingat harga satuan yang mahal.

Anggota Komisi E lain Inna Hadianala mempertanyakan soal persentase hasil kelulusan BLK yang bisa membangun usaha sendiri? Himawan menjawab, ada sekitar 50 persen yang dilatih bisa menjadi pemberi kerja. Semula mereka diajak kolaborasi, selanjutnya berkelompok dan dibantu dicarikan modal.(tyas/priyanto)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam