Banhub Harus Tetap Bekerja Optimal

Tanggal -
20221207113424 IMG

Wisma Jateng Jalan Samarinda, Kota Jakarta. (foto ariel noviandri)

JAKARTA – Dalam kegiatan monitoring kinerja pendapatan ke Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Jateng di Kota Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2022), angka pendapatannya masih belum menggembirakan. Melihat angka itu, Komisi C DPRD Provinsi Jateng tetap meminta Banhub meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam pelayanan masyarakat.

Seperti disampaikan Ketua Komisi C, Bambang Haryanto, dari segi pendapatan memang penting namun yang terutama perlu adanya optimalisasi kinerja Banhub. Khususnya dalam hal pelayanan masyarakat.

“Diakui, jika dilihat dari segi pendapatan masih rendah. Meski begitu, kinerja tetap dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanannya bagi masyarakat,” kata Bambang.

Sementara, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Padmasari Mestikajati menyoroti soal media sosial (medsos) yang dikelola Banhub. Ia menilai perlu lebih gencar promosi melalui medsos sehingga masyarakat lebjh mengenal wisma milik pemprov.

“Kalau sudah ada medsos, maka perlu lebih aktif agar Wisma Jateng banyak yang tahu,” saran Padma.

Menanggapi Komisi C itu, Menuk Indriastuti selaku Plt. Kasubbag TU Banhub Provinsi Jateng mengaku pendapatan masih belum optimal. Selama ini ada 4 wisma diantaranya wisma di Jalan Samarinda, Dharmawangsa, Prapanca, dan anjungan di TMII.

Dari catatannya, angka realisasi pendapatan pada tahun ini atau hingga November 2022 sekitar Rp 543.970.000. Angka tersebut tercapai 90,66% atau Rp 600 juta.

Soal medsos, lanjut dia, banhub lebih aktif melalui YouTube. Disitu, banhub menyediakan ruang bagi pelaku kesenian dan UMKM untuk memamerkan kemampuan dan potensinya. Sementara di instagram, banhub tetap menyediakan informasi.

“Kalau soal wisma, terus terang kami tidak bisa mempromosikan mengenai wisma termasuk roomrate. Kalau di YouTube, kami menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menampilkan karya-karyanya,” kata Menuk.

TINGKAT OKUPANSI

Bicara mengenai tingkat okupansi, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Agung Budi Margono menanyakan kapan wisma mengalami high season. “Apakah okupansi terjadi saat weekend atau saat apa? Karena, dari tingkat okupansi itu bisa dilihat pendapatan dalam bisnis penginapannya,” kata Agung.

Menjawabnya, high season terjadi saat libur sekolah dan bukan saat akhir tahun atau awal tahun. Secara persentase, tingkat okupansi sekitar 60%.

“Jadi, wisma itu ramai saat weekdays dan bukan weekend. Memang, angka okupansinya masih kecil karena semester pertama hanya 25 persen,” jawab Menuk. (ariel/priyanto)

Dilihat: 35

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)