Bagus, Implementasi Perda PUG di Jombang

DISKUSI PUG. Komisi E DPRD Provinsi Jateng usai berdiskusi bersama Setda Kabupaten Jombang, Senin (27/12/2021), membahas implementasi Perda PUG. (foto bintari setiawati)

JOMBANG – Implementasi Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Jombang kini sudah memiliki banyak inovasi pelayanan. Diantaranya Bulaga, Sagara Samawa, Gerakan Bahagia Bersama Tetangga, Sipeno Mades, Forum Puspa, Sekolah Keluarga, dan masih banyak lagi. 

Hal itu diketahui saat kunjungan Komisi E DPRD Provinsi Jateng ke Kantor Setda Kabupaten Jombang, Senin (27/12/2021). Dalam diskusi bersama Asisten 1 Setda Kabupaten Jombang Purwanto didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (PPKB & P3A) Kabupaten Jombang Noor Kamalia, Ketua Komisi E Abdul Hamid mengaku bahwa Jombang sudah mampu mengembangkan PUG. 

“Tujuan kami dari Jateng kemari ingin belajar mengenai Raperda PUG karena di Jombang sudah lebih maju. Jadi, tahu apa yang perlu dikembangkan mengenai PUG yang ada di Jateng,” ujarnya.

Sementara, Anggota Komisi E Akhmad Fadlun menanyakan soal anggaran dalam PUG. Termasuk inovasi pelayanan, yang selama ini ada di Jombang.

“Anggarannya darimana. Apakah dari dinas atau bagaimana? Selain itu, menurut saya, harus tetep melibatkan tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar sesuai dengan dalil,” jelas Akhmad.

Anggota Komisi E lainnya, Endrianingsih Yunita, menanyakan mengenai adanya Perda PUG di Jombang. “Adanya  Raperda PUG itu memang sudah diatur atau harus dipaksa biar mau bergerak kalau di Jombang,” tanya Endrianingsih.

Menanggapi hal itu, Purwanto menjawab bahwa di Jombang sendiri sudah banyak pimpinan perempuan sehingga kesetaraan gender di Jombang tidak ada masalah. “Kepala dinas, bupati, wakil bupati, camat, bahkan Kepala Desa di Jombang sudah ada yang perempuan. Jadi nggak ada masalah,” tegas Purwanto.

Untuk anggaran, Noor Kamalia mengatakan anggarannya berasal kerjasama dari dinas bersama DPRD Kabupaten Jombang, Bupati, dan Gubernur. “Anggarannya cuma Rp 5 juta saja kalau dari dinas. Lalu, setiap desa ada ARD (Anggaran Responsif Gender). Jadi, setiap desa juga mau mengeluarkan anggarannya,” ujar Noor.

Sebagai informasi, bentuk implementasi Perda PUG di Jombang antara lain membentuk desa ramah perempuan & peduli anak responsif gender sebanyak 150 desa, bantuan usaha, dan bantuan pelatihan ekonomi kelompok perempuan dan rentan (korban tindak kekerasan, perempuan, anak jalanan, dan lainnya). Semua itu sudah terealisasi pada tahun ini. Kemudian, pada Maret 2022 mendatang, dalam rangka hari perempuan sedunia, desa pemberdayaan perempuan di Jombang akan di launching. (bintari/ariel)