PRIME TOPIC: Menggali dan Meningkatkan PAD

3

Henry Wicaksono. (foto rahmat yasir widayat)

SEMARANG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penopang utama pendapatan Provinsi Jateng yang kini porsinya mencapai 55%. Untuk itu, PAD harus digenjot lagi agar kenaikan pertumbuhan ekonomi 7% yang dicanangkan pemerintah pusat bisa terwujud.

Demikian disampaikan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Henri Wicaksono, saat menjadi narasumber dalam acara ‘Dialog bersama Parlemen, Prime Topic’ dengan tema ‘Menggali dan Meningkatkan PAD’ di Hotel Quest Kota Semarang, Kamis (28/11/2019). Ia mengatakan upaya peningkatan pendapatan itu bisa disiasati dengan cara menggali potensi daerah, menggenjot BUMD, dan sinergitas SKPD yang harus terus ditingkatkan.

Kendati demikian, kata dia, ada hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan PAD. Salah satunya dengan mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru.

“Revitalisasi aset daerah juga perlu dioptimalisasi dan memaksimalkan kinerja BUMD agar dapat meningkatkan daya saing Jateng. Aset itu sudah kita bahas sejak periode lalu. Tidak hanya pendapatan tapi juga peluang kerja juga harus dipikirkan. Saya optimis kalau BUMD dan pemerintah bisa bersinergi dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi yang menjadi visi dan misi Pak Gubernur bisa terealisasi,” katanya.

Narasumber lain, Kepala Bapenda Provinsi Jateng Tavip Supriyanto, mengatakan target PAD pada 2019 mencapai Rp 14,48 triliun dan sampai Oktober ini realisasi PAD sudah mencapai 83,24% yaitu sekitar Rp 12 triliun. Ia mengatakan waktu yang tinggal sedikit ini harus bisa tercapai dengan penambahan titik layanan dan peningkatan pendapatan BUMD.

“Saat ini yang paling kita kejar adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya pajak nomor kendaraan bermotor (BPNKB). Itu yang paling banyak menyumbang PAD di Jateng karena potensinya dari tahun ke tahun semakin meningkat. PKB itu juga upaya kita untuk mengurangi black market. Ini jadi tantangan kita bagaimana bisa bersinergi dengan aparat kepolisian,” kata Tavip.

(kiri-kanan). Taofik Hidayat, Tavip Supriyanto, Henry Wicaksono, dan Advianto Prasetyo dalam acara Prime Topic di Hotel Quest Kota Semarang.
(foto rahmat yasir widayat)

Ekonom Bank Jateng Taofik Hidayat menambahkan ada sumber daya lain yang bisa dijadikan pemasukan untuk Jateng. BUMD juga menghasilkan keuntungan devidennya itu 14% dengan cara memanfaatkan lahan yang masih menganggur. Seperti di Bandung, ia mencontohkan, lahan PDAM yang dijadikan tempat wisata kemudian disewakan. Bisa juga lahan-lahan yang sudah ada dijadikan hunian sementara lewat aplikasi yang bisa dikembangkan.

“Kalau ada gedung, bisa disewakan untuk kantor-kantor atau tempat kerja bersama seperti di Kota Surabaya. Seperti di Unaki Semarang, mereka punya gedung tapi disamping kampus mereka ada space yang dijadikan tempat menginap. Dengan cara itu, kita bisa menambah PAD kita,” terang Taofik. (ayu/ariel)

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)