Pengelolaan Limbah RSUD Dr Soeselo Telah Bersertifikat

WhatsApp Image 2022 01 21 at 20.00.13

BAK PENAMPUNGAN : Komisi D melihat bak penampung dariu pengelolaan limbah di IPAL milik RSUD Dr. Soeselo Kab. Tegal.(foto: ervan ramayudha)

SLAWI – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soeselo di Slawi menjadi jujugan Komisi D DPRD Jateng guna penguatan data dalam penyusunan naskah akademik Raperda Perubahan Atas Perda No 20/2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Prov Jateng.

Ketua Komisi D Alwin Basri menyatakan, pihaknya ingin mengetahui pengelolaan limbah rumah sakit yang dimiliki Pemkab Tegal itu. Dalam kegiatan itu, Dewan didampingi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Jawa Tengah, Jumat (21/1/2022). Mereka diterima Direktur RSUD Dr. Soeselo, Guntur Muh Taqwin beserta jajarannya.

Dalam kesempatan itu Guntur Muh Taqwin memaparkan, dalam landasan pengelolaan limbah menggunakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 68/2016. Lumpur dari proses pengolahan tersebut, lanjut dia, merupakan limbah bahan berbahaya beracun (B3). Selanjutnya pengolahannya dilakukan secara berkala berupa penyedotan dengan dikerjasamakan oleh pihak ketiga yang memiliki izin operasi dari Kementerian LHK.

Untuk instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) memiliki kapasitas 500 m3. Pihak RSUD pun memiliki petugas khusus/operator IPAL yang tergabung didalam unit sanitasi dengan kompetensi PPA (Pengendali Pencemaran Air). Proses pengukuran air limbah dilakukan setiap sebulan sekali dengan parameter sesuai dengan Permen LHK No P.68/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2016 mengukur kualitas air sungai setiap enam bulan sekali. Serta melakukan internal audit setiap 1 semester bersamaan dengan pelaporan semester.

Diakhir pertemuan Ketua Komisi D Alwin Basri menilai sarana dan prasarana IPAL sudah cukup serta petugas yang mengelola limbahnya juga telah bersertifikat dan juga telah memiliki SOP yang sangat bagus dalam pengelolaan air limbah.

“Ini nantinya dapat menjadi salah satu contoh dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di lintas kab/kota,” jelasnya.(ervan/priyanto)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam