Bankeudes Harus Terdistribusi secara Merata

Tanggal -
IMG

SOAL BANKEUDES. Komisi A DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas PMD Kabupaten Wonogiri membahas Bankeudes dan BUMDes pada Jumat (19/8/2022) lalu. (foto rahmat yasir widayat)

WONOGIRI – Komisi A DPRD Provinsi Jateng berharap bantuan keuangan desa (bankeudes) dari pemerintah provinsi tetap fokus untuk pembangunan desa. Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi A, Muhammad Yunus, saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Wonogiri, baru-baru ini. 

Sebagai informasi, dalam pemberian bantuan, digunakan 2 skema yang pertama skema prestasi untuk BUMDes berkembang dengan baik. Dan, kedua dengan skema regulasi untuk menciptakan peluang BUMDes bekerjasama dengan pihak ketiga.

“Untuk distribusi bantuan kepada BUMDes, Provinsi Jateng memiliki dua cara yaitu lewat prestasi dan regulasi. Prestasi untuk BUMDes yang memang menunjukkan perkembangan usahanya, sedangkan regulasi agar BUMDes mampu bekerjasama dengan pihak ketiga. khususnya dalam hal bantuan modal,” ucap Yunus.

Senada, Soenarno mengatakan penyaluran bankeudes dan pengelolaan BUMDes selama ini diapresiasi. Menurut dia bantuannya sudah terdistribusi dengan baik.

“Bankuedes tentu sudah kami apresiasi. Memang, pada tahun ini harus lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Bantuan sudah disalurkan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kendala. Untuk desa wisata, kami bersedia membantu jika wisata itu harus dikelola dengan baik sehingga menjadi desa wisata yang lebih maju lagi,” kata Soenarno.

Mendengarnya, Kepala Dinas PMD Kabupaten Wonogiri Antonius Purnama Adi mengakui permasalahan yang ada di lapangan yakni terkendala menggali potensi untuk dijadikan sebagai unit usaha. Khususnya, di daerah yang tidak memiliki sumber daya alam. (rafdan/ariel)

Dilihat: 50

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)