Bagus, Perkembangan Tlogo Resort Tuntang

Tanggal -
IMG

TLOGO RESORT. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi bersama jajaran manajemen CMJT dan Tlogo Resort membahas soal perkembangan kinerja, Jumat (25/2/2022). (foto choirul amin)

TUNTANG – Komisi C DPRD Provinsi Jateng melaksanakan monitoring terkait perkembangan dan pengelolaan Unit Usaha Perkebunan dan Tlogo Resort milik Perusahaan Daerah (PD) Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) di Kabupaten Semarang, Jumat (25/2/2022). Saat berdiskusi dengan jajaran CMJT dan pengelola Tlogo Resort, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro menilai fasilitas dan prasarana yang dimiliki oleh unit usaha tersebut sudah cukup baik.   

“Sudah baik, setelah berkeliling sebentar tadi kita bisa menilai tempat ini sangat layak. Tentunya, ke depan bisa lebih meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ungkap Legislator Partai Gerindra itu.

Senada, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Abang Baginda Muhammad Mahfuz Hasibuan menilai, dengan fasilitas yang sudah memadai itu, Tlogo Resort bisa lebih banyak menarik pengunjung untuk berwisata ke tempat ini. Namun, ia mengingatkan kepada pihak pengelola untuk selalu mawas diri dengan meminimalisir kesalahan sehingga bisa menciptakan peluang yang lebih baik.

“Kami menghimbau, ke depan dengan CMJT berganti nama menjadi PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda), unit usaha bisa lebih meningkatkan profesionalismenya. Jangan sampai lengah, kesalahan-kesalahan kecil jangan sampai terulang kembali,” pesan Politikus PDI Perjuangan itu.

Dalam hal ini, Komisi C tetap berharap, dengan bergantinya CMJT menjadi Jateng Agro Berdikari, BUMD milik pemprov dapat berinovasi dengan membuka peluang dari sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dari situ, ketersediaan peluang selalu ada meskipun juga sedikit berisiko.

Menanggapi soal Tlogo Resort, Direktur CMJT Agung Rohmadi mengakui fasilitas dan sarana/ prasarana telah dibangun sebaik mungkin. Tujuannya untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke Tlogo Resort. 

“Dengan perubahan bentuk hukum, kami berharap ke depan perusahaan dan unit-unit usahanya harus benar-benar mandiri sehingga mampu memenuhi target mewujudkan pendapatan daerah dari BUMD milik Pemprov,” kata Agung.

Kepala Bagian Perhubungan Penanaman Modal & Pariwisata Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng Agus Prasutio juga mengaku sangat puas dengan perkembangan Unit Usaha Tlogo Resort tersebut. “Ke depan, apabila diperlukan beberapa fasilitas tambahan, pemprov siap melaksanakan koordinasi dan konsolidasi,” ujar Agus. (amin/ariel) 

Dilihat: 50

Info Lainnya

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).