Bagus, Pengembangan Wisata Dusun Semilir

Tanggal -
Screenshot 20210417

PANTAU WISATA. Komisi B DPRD Provinsi Jateng saat memantau perkembangan wahana wisata di Dusun Semilir Kabupaten Semarang, Kamis (15/4/2021), didampingi pengelola objek wisata, Disporapar Provinsi Jateng, dan Disparta Kabupaten Semarang. (foto bintari setyawati)

UNGARAN – Berbagai pengembangan wahana saat ini membuat objek wisata Dusun Semilir di Kabupaten Semarang sudah mampu menarik minat/ daya kunjung masyarakat di Jateng. Demikian disampaikan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto, saat memimpin rombongan Komisi B bersama Sekretaris Disporapar Provinsi Jateng Sulistyo memantau objek wisata yang kini jadi pilihan masyarakat Jateng, Kamis (15/4/2021). 

Saat pantauan, ia berharap objek wisata seperti Dusun Semilir bisa dikembangkan pada daerah lain di Jawa Tengah. Ia menilai pengembangan desa wisata bisa menjadi potensi bagus untuk tren wisata ke depan.

“Makanya, perlu bagi pemprov untuk memantau potensi desa wisata dan mendukungnya. Pemprov bisa membantu dengan memberi informasi kepada masyarakat tentang adanya Dusun Semilir,” kata Legislator PDI Perjuangan itu.

Senada, Wakil Ketua Komisi B Provinsi Jateng Sri Marnyuni mengaku sangat apresiatif dengan langkah pengelola Dusun Semilir yang mampu bekerjasama dengan UMKM. Hal itu mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang belum usai telah berdampak pada sektor perekonomian masyarakat seperti masyarakat yang masih kesulitan menemukan pekerjaan atau menambah pendapatannya.

“Dusun Semilir mau menampung dan memberi lahan pekerjaan bagi UMKM. Dengan begitu, diharapkan geliat ekonomi akan muncul dan penanggulangan covid tetap bisa terjaga,” harap Politikus PAN itu.

SERAP UMKM

Mendengar hal itu, Aris selaku bagian Business Development Pengembangan Usaha Dusun Semilir mengaku Dusun Semilir hampir mirip dengan wisata di Batu Malang Jatim. Ia juga berharap pengunjung bisa lebih banyak lagi, mengingat pengunjung tertinggi masih di tempati objek wisata Candi Borobudur. Soal wahana, lanjut dia, pihaknya menyediakan kuda, mobil golf, dan gerai makanan/ minuman yang dimiliki pelaku UMKM.

“Kami bisa membuka banyak peluang usaha dan tenaga kerja bagi masyarakat dalam pengembangan wisata Dusun Semilir ini,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Dewi Pramuningsih menjelaskan hampir 90% pengelolaan di Dusun Semilir dilakukan pelaku UMKM. Data yang dimilikinya menyebutkan, dari rencana 20 hektare, luas bangunan yang sudah beroperasi kini 8 hektar. 

Dijelaskan pula, Dusun Semilir berdiri di atas tanah milik pribadi dan bukan pemkab. Untuk tiket masuk pengunjung, dikenakan Rp 20.000-Rp.30.000 per orang saat hari biasa/ normal.

“Di Dusun Semilir ini, pemberdayaan masyarakatnya sudah luar biasa karena sudah menampung banyak UMKM. Untuk karyawan tetap berjumlah 170 orang dan karyawan tidak tetap 700 orang. Yang jelas, disini sudah menampung dan menjunjung UMKM semua yang ada di Kabupaten Semarang,” kata Dewi. (tyas/ariel)

Dilihat: 97

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)