Aset Hutan Perlu Dikelola dengan Baik

Screenshot 20211012

Sri Marnyuni. (foto muhammad faiz fuadi)

WONOGIRI – Aset hutan perlu mendapat pengelolaan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat melalui program pemerintah yang sudah direncanakan. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Marnyuni saat diskusi bersama Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jateng Wilayah XI Jalan Diponegiro Nomor 94B Kabupaten Wonogiri, Selasa (12/10/2021).

Kunjungan ke dinas itu dilakukan dalam rangka melihat kondisi pengelolaan kehutanan di Wonogiri. “Hutan adalah aset yang sangat besar. Selain memberikan banyak keuntungan, namun permasalahannya juga sangat banyak,” kata Politikus PAN itu.

Anggota Komisi B, Yusuf Hidayat, juga mengatakan semua pihak perlu meningkatkan kesadarannya untuk menjaga aset hutan tersebut. Dengan pengelolaan yang optimal, maka ekosistem di hutan juga tetap lestari.

“Ekosistem harus tetap dijaga untuk para satwa dan habitat yang ada di hutan,” katanya.

Sementara, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jateng Widi Hartanto mengaku sependapat dengan Komisi B bahwa hutan harus dijaga kelestariannya. Karena, kehutanan memegang peran penting, baik secara ekonomi maupun  lingkungan.

“Oleh karena itu, program yang dilakukan bertumpu pada dua hal tersebut,” kata Widi.

Ia menjelaskan, di bidang ekonomi, program yang dijalankan adalah fasilitasi alat ekonomi produktif seperti perlengkapan budidaya lebah madu, peralatan pengolahan bambu, dan peralatan mesin perajang empon-empon. Di bidang pelestarian lingkungan seperti penanaman sekitar sumber mata air, penghijauan pantai, dan penghijauan lingkungan. (faiz/ariel)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.