NARASUMBER : Sejumlah narasumber memaparkan perihal peluang bekerja di luar negeri.(foto: faiz fuadi)
SEMARANG – Mencari solusi atas bertambahnya jumlah pengangguran di Jawa Tengah, DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong adanya akses pekerjaan dari luar negeri.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi E Endro Dwi Cahyono dalam dialog Prime Topic bersama Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah dan AB Rachman selaku Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jateng.
Endro menjelaskan untuk membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan, Pemprov membuka akses pekerjaan di luar negeri. Mengingat besarnya peluang kerja di luar negeri seperti Jepang yang membutuhkan 360 ribu pekerja.
“Peluangnya luas, seperti yang di Jepang itu juga untuk semua sektor. Dari satu sektor saja permintaan kebutuhan juga banyak macamnya. Tinggal pemerintah bisa menjembatani masyarakat tidak, seperti kemampuan bahasa,” Ungkap politikus PDI Perjuangan itu. Jumat (23/10/2020).
Berkaitan dengan kemampuan bahasa, Endro mengingatkan bahwa salah satu kelemahan masyarakat adalah komunikasi. Tidak sedikit permasalahan yang muncul dalam kasus pekerjaan luar negeri karena minimnya kemampuan bahasa.
“Bisa pemerintah membuka pelatihan bahasa singkat, yang dibutuhkan saja. Lebih bagus lagi kalau juga ada pemahaman budaya negara yang akan dituju. Pengangguran di Jateng setelah pandemi ini hampir 10 juta lho, tidak sedikit ini” Jelasnya.
Lebih lanjut, Endro mengajak Pemprov melalui Disnakertrans bersama BP2MI untuk membuat skema terbaik. Karena untuk bekerja diluar negeri juga membutuhkan modal yang tidak sedikit.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Sakina menekankan adanya kesadaran untuk mengikuti prosedur yang sudah diatur. Menurut data Disnakertrans hampir 80% tenaga kerja yang ada diluar negeri tidak mengikuti prosedur yang ada.
“Harus Prosedural, ini untuk menjamin keamanan dan perlindungan warga negara yang bekerja diluar negeri. Kalau tidak pasti akan ada masalah. Hampir sebagian besar kasus permasalahan yang ada saat ini karena tidak prosedural saat berangkat,” Kata Sakina.
Selain itu, AB Rahman meminta adanya pengawalan dari pemerintah untuk persiapan pemberangkatan Tenga Kerja. Tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga persiapan bahasa, kemampuan, kecakapan, materil, serta rencana setelah pulang kembali ke kampung halaman.
“Ini yang kami rasa kurang, bantuan dari pemerintah saat persiapan. Mulai dari kemampuan personal sampai dengan perencanaan ketika sudah sampai rumah. Gaji di luar negeri itu besar, kalau sudah dapat 3 tahun bisa beberapa ratus juga bisa dibawa pulang. Harapan kami itu bisa membantu kedepannya,” ucapnya.(azam/priyanto)
