RAPAT VIRTUAL. Rapat paripurna yang digelar secara virtual, Kamis (17/9/2020), mengagendakan penjelasan gubernur atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan 2021 dibuka oleh Bambang Kusriyanto bersama Heri Pudyatmoko dihadiri Ganjar Pranowo. (foto rahmat yasir widayat)
GEDUNG BERLIAN – Rapat paripurna yang digelar secara virtual, Kamis (17/9/2020), mengagendakan penjelasan gubernur atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan 2021. Sebelum rapat dibuka, Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto menjelaskan bahwa peserta rapat sudah memenuhi kuorum sesuai Peraturan DPRD.
“Peserta rapat yang hadir secara fisik sebanyak 25 orang dan 37 orang yang hadir secara virtual,” katanya didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Heri Pudyatmoko.
Setelah rapat dibuka, Bambang mempersilakan Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan soal penjelasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2021. Dalam laporan gubernur itu, dijelaskan mengenai Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah, dan segala urusan yang membutuhkan anggaran daerah.
“Ringkasan rancangan APBD 2021 diantaranya anggaran pendapatan daerah Rp 26,57 triliun dan anggaran belanja daerah Rp 26,92 triliun sehingga defisitnya menjadi Rp 350 miliar. Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan Rp 620 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 270 miliar sehingga pembiayaan netto menjadi Rp 350 miliar. Dari angka defisit dan pembiayaan netto itu, maka SiLPA (sisa lebih penggunaan anggaran) menjadi nihil,” kata gubernur.
Usai pembacaan laporan gubernur itu, Bambang kemudian menutup rapat paripurna virtual tersebut. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, rapat paripurna dilanjutkan kembali pada Senin (21/9/2020) dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dan penetapan rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.
“Pembahasan APBD 2021 tetap kita laksanakan di tengah pandemi ini. Yang penting, protokol kesehatan tetap dilaksanakan dan tidak berlama-lama mengingat kondisi saat ini,” kata Bambang Kribo, sapaan akrab politikus PDI Perjuangan itu. (ariel/priyanto)
