PRIME TOPIC : Perlu Kebijakan Selamatkan Transportasi Umum

JADI NARASUMBER : Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso menjadi narasumber di Hotel Noormans, Semarang.(foto: evi rahmawati)

SEMARANG – Pandemi Covid-19 turut menjadikan sektor transportasi terkena imbas. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan penurunan penggunaan moda transportasi darat selama lebih kurang lima bulan ini. Bahkan arus mobilitas penumpang yang terpantau dari terminal bus pun mengalami jumlah penurunan sangat drastis.

Masalah tersebut dilontarkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso saat menjadi narasumber dalam acara Prime Topic yang disiarkan MNJ Trijaya FM bertema “Transportasi Umum di Masa Pandemi” di Hotel Noormans, Semarang, Selasa (25/8).

Kondisi ini, lanjut dia, membutuhkan perhatian serius bagi pemeriantah. Perlu dukungan dan kebijakan pemerintah dalam rangka penyelamatan sektor transportasi supaya tidak ada satu pun perusahaan angkutan berbadan hukum yang gulung tikar selama atau setelah pandemi berakhir. Jika hal ini terjadi, maka pemerintah sendiri yang rugi karena kebutuhan masyarakat terhadap transportasi tidak terlayani dengan maksimal.

Dalam beberapa waktu dekat ini Komisi D berinisiatif untuk menggelar dialog dengan pengelola transporasi umum. Perlu ada masukan buat pemerintah serta kebijakan apa yang harus segera diambil.

“Dibutuhkan kebijakan yang berkesinambungan untuk menyelamatkan bisnis transportasi umum. Beberapa stimulus harus ditingkatkan seperti relaksasi pembayaran kewajiban pinjaman pengusaha angkutan dan pembebasan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan retribusi daerah. Serta bantuan langsung kepada karyawan dan pengemudi perusahaan angkutan umum,” ucapnya.

Ada sejumlah aspek yang diperlukan para pelaku transportasi umum. Aspek pertama adalah jaminan kesehatan. Karena pada masa pandemi ini, unsur kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Kedua adalah pelayanan, yang bisa dikelola sendiri atau koperasi. Kemudian yang ketiga adalah biaya operasional. Menjadi permasalahan bagi bisnis transportasi umum adalah biaya bahan bakar minyak (BBM) dan harga suku cadang masih mahal.

“Untuk biaya operasional ini yang menjadi sorotan. Karena jika menurut protokol kesehatan, jumlah penumpang dibatasi maksimal 50 persen. Akan tetapi setelah dihitung dengan biaya seperti BBM dan suku cadang, justru tidak mencukupi,” tuturnya

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jateng, Satrio Hidayat yang juga menjadi pembicara mengatakan, krisis yang terjadi di transportasi umum untuk darat terutama bus sudah terjadi sejak 2018. Penyebabnya, karena penurunan jumlah pengguna bus. Bahkan pada masa pandemi ini jumlah penumpang semakin berkurang. Namun demikian, pemerintah terus berupaya memberikan kebijakan-kebijakan untuk bisa membantu bisnis transportasi umum.

Pengamat transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Sugijapranata, Djoko Setiowarno mengatakan, bahwa semua dunia transportasi terpuruk di masa pandemi. Dia mengusulkan adanya penyetaraan dalam penyelenggaraan transportasi umum, seperti terkait protokol kesehatan. Akan tetapi nantinya di setiap pemerintah daerah akan berbeda-beda. (evi/priyanto)