Dewan Pelajari Pengelolaan ASDP Sumsel
KELOLA ASDP. Komisi D DPRD Provinsi Jateng saat berdiskusi di Kantor Dishub Provinsi Sumsel di Kota Palembang mengenai pengelolaan ASDP, Kamis (12/3/2020). (foto ariel noviandri)
PALEMBANG – Selama ini, pengelolaan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sudah cukup baik karena mampu memenuhi kebutuhan transportasi air bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai sekaligus kapal menuju Provinsi Bangka Belitung (Babel). Untuk itu, Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumsel guna mempelajari pola pengelolaan ASDP tersebut.
Saat pertemuan, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Alwin Basri mengatakan saat ini ada 3 pelabuhan (Semarang, Cilacap, dam Tegal), 2 diantaranya Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Tanjung Intan Cilacap. Dalam hal ini, pihaknya ingin memahami pengelolaan kepelabuhan yang dilakukan Pemprov Sumsel.
“Pelabuhan di Cilacap itu besar karena kebutuhan untuk industri juga ada disana,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.
Sementara, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso mempertanyakan mengenai sisi pendapatan yang diperoleh Pemprov Sumsel dalam penyelenggaraan angkutan sungai. Hal itu mengingat masih adanya masyarakat yang membutuhkan angkutan tersebut sebagai akses perekonomian.
“Bagaimana dengan upaya peningkatan kontribusi PAD (pendapatan asli daerah) dari angkutan sungai. Selain itu, seperti apa aspek keterlibatan pihak swasta dalam angkutan sungai,” tanya legislator dari Fraksi PKS itu.
Senada, Anggota Komisi D dari Fraksi Golkar Masfui Maduki juga menanyakan mengenai persaingan usaha yang dilakukan pihak swasta dan pemerintah dalam angkutan sungai tersebut. “Sejauh ini, seperti apa persaingan antar angkutan yang dimiliki swasta dan pemerintah dan seberapa besar pemasukan (pendapatan) untuk daerah?,” tanya Masfui.
Menjawab pertanyaan Dewan itu, Nelson Firdaus selaku Kepala Dishub Provinsi Sumsel menjelaskan selama ini Pelabuhan Boom Baru merupakan pelabuhan paling aktif dalam operasionalnya. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan industri, Pelabuhan Tanjung Api Api (TAA) dioperasionalkan.
“Tadinya, kami ingin memindahkan penumpang dari Boom Lama ke TAA. Namun, saat dilaksanakan, trayek ke Babel justru sepi karena kalah bersaing dengan moda transportasi lainnya. Oleh karena itu, TAA akan difokuskan pada kapal barang,” kata Nelson.
Soal angkutan sungai, lanjut dia, ada 4 pelabuhan sungai di Provinsi Sumsel. Model angkutannya berbentuk Jakung, Long Boat, Speed Boat, dan Ketek. Meski begitu, trayek kapal sungai itu kini banyak yang ‘mati’ karena kalah bersaing dengan moda transportasi darat. Tercatat, tadinya ada 36 trayek sungai dan kini tinggal 6 trayek.
“Setiap kali lebaran, banyak masyarakat yang menggunakan angkutan sungai itu. Kami selalu melakukan sosialisasi mengenai keselamatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Mengenai kontribusi daerah, ia mengatakan selama ini angkutan sungai itu dikelola perorangan. Pihaknya tidak melakukan penarikan retribusi terhadap pengelolaan angkutan oleh masyarakat tersebut.
“Pengelolannya swasta yakni sebagian besar perorangan. Sehingga, pemasukannya tidak ada,” jelasnya.
Ginaryo, Kabid Pelayaran Dishub Provinsi Jateng, menjelaskan soal kondisi kepelabuhan dan sungai di Jateng. Dikatakan, di pelabuhan laut terdapat terminal khusus untuk penumpang dan barang. Sedangkan soal angkutan sungai, kondisinya cukup berbeda dengan Provinsi Sumsel.
“Kondisinya beda karena sungai di Jateng itu dangkal dan lebarnya sempit. Berbeda dengan Sumsel yang sungainya dalam, panjang, dan lebar. Hanya saja di beberapa ujung sungai di Jateng seperti Kalikuto dan Pemali masih banyak masyarakat yang membutuhkan angkutan sungai. Meski begitu, kami (Dishub Provinsi Jateng) sifatnya hanya memfasilitasi saja sehingga belum bisa memberikan pemasukan untuk daerah,” jelas Ginaryo kepada Dewan. (ariel/priyanto)
