Studi Banding Kualitas SLB di Kota Malang
DISKUSI SLB. Komisi E DPRD Provinsi Jateng saat berdiskusi dengan jajaran tenaga pendidik SLB Kota Malang Provinsi Jatim dan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Selasa (11/2/2020), membahas soal peningkatan kualitas siswa SLB. (foto dewi sekarsari)
MALANG – Peningkatan mutu pendidikan di sekolah luar biasa (SLB) masih menjadi perhatian Komisi E DPRD Provinsi Jateng. Hal itu dapat dilihat saat Dewan berkunjung ke SLB Pembina Tingkat Nasional Bagian C Kota Malang, Jatim, Selasa (11/2/2020), untuk studi banding.
Di sana, rombongan dewan diterima Kepala SLB Yuni Astusti didampingi Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan Jatim Hartono. Saat berdiskusi, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid menanyakan soal meningkatkan kualitas dan perkembangan siswa di lembaga pendidikan khusus tersebut.
Mendengar hal itu, Yuni Astuti menjelaskan kualitas anak-anak berkebutuhan khusus didasari dengan kebiasaan yang dilakukan di sekolah, salah satunya kebiasaan kecil sebelum masuk kelas yakni cuci tangan. “Kebiasaan positif itu terus kami upayakan,” ujar Yuni.
Selain itu, kata dia, anak-anak juga diwajibkan mempunyai ketrampilan pada dirinya di luar kegiatan akademis. Karena, hal itu sebagai salah satu upaya untuk mendorong kemandirian pada anak sekaligus mempermudah untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus.
“Seni musik di SLB sudah pernah tampil di depan Menko Kesra dimana tiap personilnya adalah anak-anak berkebutuhan khusus semua. Hal itu satu hal yang sangat membanggakan,” katanya sembari menambahkan selain program pembentukan karakter, saat adzan anak-anak diwajibkan langsung menuju mushola yang sudah menjadi kebiasaan sampai sekarang.
Senada, Hartono mendukung program-program positif yang sudah diterapkan. Ia mengatakan siap memfasilitasi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan SLB.
Anak berkebutuhan khusus itu juga butuh penyetaraan dengan anak-anak normal. Hal itu mengingat kaitannya dengan Undang Undang Tenaga Kerja yang mengharuskan perusahaan menerima setidaknya 1% dari anak-anak berkebutuhan khusus.
“Anak-anak kita itu butuh standar yang disamakan dengan anak lainnya,” kata Hartono. (dewi/ariel)
