Wilayah Hutan Luas, LMDH Blora Dimonitoring

Tanggal -
Screenshot 20200120 083412

BERI SAMBUTAN. Sumanto saat memberikan sambutan dalam kegiatan monitoring LMDH di Kabupaten Blora dan membahas soal potensi hutan bersama Bupati Blora Djoko Nugroho, Jumat (16/1/2020). (foto muhammad faiz fuadi)

BLORA – Kabupaten Blora merupakan daerah yang separuh luasannya wilayah hutan. Dengan kondisi itu, kinerja Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) perlu ditingkatkan untuk menggali potensi hutan.

Dalam hal ini, Komisi B DPRD Provinsi Jateng melakukan monitoring atas kinerja LMDH di Kabupaten Blora terhadap masyarakat di sekitar hutan, Jumat (17/1/2020), mengingat Blora menyumbang angka kemiskinan di Jateng cukup tinggi. Seperti disampaikan Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto, monitoring dilakukan agar pihaknya memahami program yang sudah berjalan dan benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. 

“Komisi B itu membidangi perekonomian, pertanian, dan wisata, yang programnya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dengan harapan, program LMDH saat ini mampu mensejahterakan masyarakat,” kata Legislator PDI Perjuangan itu.

Menanggapi hal itu, Bupati Blora Djoko Nugroho mengatakan sebagian besar daerahnya merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Negara. Kabupaten Blora hanya diberikan sebagian kecil dari hasil hutan tersebut. 

Ia mengatakan, dengan adanya program dari Pemprov Jateng, akan semakin mempercepat kesejahteraan di Blora khusunya di wilayah desa hutan yang selama ini merupakan kantong-kantong kemiskinan. Pemkab Blora sendiri telah melakukan berbagai program untuk masyarakat desa hutan seperti pembagian benih jagung dan pembagian subsidi pupuk secara merata untuk petani hutan yang masuk dalam LMDH. 

Petani hutan juga diperbolehkan untuk bercocok tanam ditengah tegakan hutan. Dikatakan, LMDH yang tercatat di Kabupaten Blora sebanyak 142 LMDH.

“Kewenangan yang diberikan kepada petani hutan dan masyarakat sekitar terhadap pengelolaan hutan harus memperhatikan kelestarian hutan. Karena, fungsi hutan sendiri selain fungsi ekonomi juga mempunyai fungsi ekologi yakni untuk menjaga keseimbangan alam,” jelas bupati. (faiz/ariel) 

Dilihat: 42

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).