Panen Raya Jagung Karanganyar, Wujud Ketahanan Pangan Nasional

IMG 20250927 WA0008

KARANGANYAR – Ketua DPRD Jateng Sumanto mengaku bahagia, sektor pertanian sudah mulai maju. Terlebih di Jateng, sektor pertanian dan perkebunan mampu diolah sedemikian rupa sehingga diharapkan bisa swasembada pangan.

Hal itu diungkapkannya di sela-sela mengikuti acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025 di Desa Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar, Sabtu (27/9/2025).

Panen raya jagung serentak se Indonesia itu merupakan hasil kerja keras Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Di Karanganyar panen raya dipimpin langsung Kapolda Irjen Ribut Hari Wibowo yang dipantau langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui sambungan Zoom. Turut pula disalurkan bantuan beras SPHP.

Dalam penjelasannya Sumanto menyatakan Jawa Tengah adalah lumbung pangan nasional terbesar kedua setelah Jawa Timur. Ia berharap sinergi yang telah terjalin bisa semakin meningkatkan produktivitas pangan di provinsi ini.

Menurutnya, saat ini Pemprov dan DPRD Jawa Tengah sudah menetapkan program jangka panjang untuk mempertahankan posisi lumbung pangan nasional.

“Inovasi sektor pertanian perlu terus didorong. Jawa Tengah sudah punya Perda tentang potensi jangka panjang ke depan sebagai penyangga pangan nasional,” ujar Sumanto.

Dalam kesempatan itu, Pemimpin Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah, Sri Muniati, a menyebutkan hingga saat ini realisasi penyaluran beras SPHP di Jawa Tengah telah mencapai 35.000 ton, di mana sekitar 13.500 ton di antaranya disalurkan melalui jalur Polri, termasuk Polda dan jajaran Polres.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan distribusi 13.000 ton jagung untuk peternak ayam petelur guna menekan lonjakan harga pakan. Pihaknya terus melakukan serapan jagung petani.

“Polri sangat membantu dalam pendistribusian. Kami akan terus maksimalkan serapan jagung dari petani dan menjaga stok pangan di Jawa Tengah tetap aman,” katanya.

Bupati Karanganyar Rober Christanto mengatakan, beras SPHP telah disalurkan ke 54 ribu lokasi di Indonesia, termasuk di Karanganyar.

“Kami sangat terbantu oleh program ini, sudah menyalurkan pangan murah sebanyak 4 ton, saat ini pemerintah sudah menegaskan pada beras sphp dan jagung dalam kemajuan swasambeda pangan yang murah, dan itu akan disalurkan melalui polres,” ucapnya.

Sumanto menuju tempat tanaman jagung yang akan di panen secara bersama-sama dengan Kapolda Irjen Ribut, Danrem 074 Makutarama, Kepala Bulog dan dinas lainnya, Kemudian dilanjutkan dengan pemberian bantuan pompa air 3 inci serta memperkenalkan mesin penggiling jagung. (can/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.