Tingkatkan Kontribusi PAD, Kebun Benih TPH Pendem Karanganyar Butuh Pengembangan

Tanggal -
F6216e76 db98 45b1 8801 20c016081b45

LIHAT KEBUN. Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Kebun Benih TPH Pendem Kabupaten Karanganyar, Kamis (23/1/2025). (foto dedek dewi)

KARANGANYAR – Kebun Benih Tanaman Pangan & Hortikultura (TPH) Pendem Kabupaten Karanganyar merupakan aset pemprov yang dikelola Dinas Pertanian & Perkebunan melalui Balai Benih TPH Wilayah Surakarta. Visi Pelayanannya yaitu Penyedia Benih Hortikultura Bermutu Varietas Unggul.

Dalam pantauan Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Kamis (23/1/2025), pengelolaan Kebun Benih menjadi sorotan Dewan. Termasuk, persoalan layanan kepada masyarakat sekitar dan sisi pendapatannya.

“Untuk Solo dan sekitarnya, bisa menjadi rujukan ke penjualan bibit, Karena potensinya dapat menjadi besar, maka perlu diperhatikan lebih dalam lagi agar tidak tergerus pada dinamika pasar,” ujar Dedy Endriyatno, Wakil Ketua Komisi C kepada pihak pengelola Kebun Benih TPH Pendem.

Muhammad Afif, Anggota Komisi C, menilai perlu adanya pengembangan agar dapat menjadi perhatian baru. Menurut dia Kebun Benih dapat meningkatkan sisi pendapatannya melalui sektor pariwisata seperti menjadi wisata kebun.

“Sekitar ada kawasan wisata umroh dan itu harusnya bisa ada potensi jika mau dikembangkan. Jadi, tidak sekedar kebun bibit semata. Akan sangat disayangkan jika tidak dilakukan. Kebun Benih bisa untuk pariwisata kebun,” tambah Afif.

Menanggapinya, Aris Munandar dari Dinas Pertanian mengatakan Kebun Benih TPH Pendem dikelola oleh 2 orang PNS, 1 tenaga teknis, dan 1 tenaga outsourcing dengan dibantu oleh beberapa tenaga musiman yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Ia menilai kondisi itu cukup sulit jika melakukan pengembangan kebun. 

“Kebun 17 hektar ada permasalahan juga terkait keberhasilan metode tanam awal sehingga kami mencari metode lain yakni menggunakan biji langsung tanam tumbuh dan langsung sambung. Akar dari asli biji sangat relevan dengan keadaan tanah yg ada. Mudah-mudahan ke depan masa berbuahnya lebih panjang dan Kebun ini masih dalam keadaan rehabilitasi,” jelas Aris.

Ia berharap ada kerjasama dari beberapa pihak untuk ikut melakukan pengembangan kebun benih menjadi wisata kebun. Sehingga. hasilnya akan bisa menaikan PAD di Jateng. (bee/ariel) 

Dilihat: 60

Info Lainnya

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)

  • ASPIRASI JATENG: Jangan Sampai Ada Anak yang Tak Bersekolah

    SURAKARTA – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti mendorong perluasan program sekolah kemitraan dan penguatan Sekolah Rakyat sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Menurut dia pemerintah harus memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri.