Sumanto: DPRD Harus Cermat Kritisi LKPj Gubernur 2023

Sumanto.(foto rahmat yasir widayat)

SURAKARTA – Ketua DPRD Jateng Sumanto mengajak kepada seluruh anggota Dewan untuk fokus dalam mengkaji laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jateng 2023. Terlebih untuk menjadi penekanan adalah upaya Pemprov Jateng dalam mengurangi angka kemiskinan dan stunting.

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan mengangkat tema “Peran DPRD dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah”, di Ballroom Hotel Sunan Surakarta, selama tiga hari (23-25/4/2024).

Penyelenggaraan workshop ini dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus (LPPM Untag) Semarang. “Guna pembahasan LKPJ silakan dimanfaatkan di forum workshop ini untuk mempertajam dan memperkaya wawasan terkait LKPJ, terlebih bagaimana menekan kepala daerah menekan angka kemiskinan dan stunting,” ucapnya.

Sumanto berharap dalam diskusi ini nanti, DPRD Provinsi Jawa Tengah lebih cermat khususnya Pansus X untuk menyikapi LKPj Gubernur. “Dalam menilai LKPJ, khususnya laporan outputnya catatan strategis serta sebaiknya bagaimana.”

Adapun sasaran yang diharapkan dari diselenggarakannya workshop ini mampu memahami bentuk-bentuk pertanggungjawaban kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan dan mampu memahami fungsi pengawasan DPRD.

Sementara itu, Rektor Untag Prof Suparno menyampaikan, ucapan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan terhadap LPPM UNTAG sebagai pelaksana penyelenggara workshop DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Tujuan dari diselenggarakannya workshop ini adalah memfasilitasi anggota DPRD guna meningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah 2023 Materi yang disampaikan dalam workshop ini mencakup tugas pokok dan fungsi DPRD.

Secara materi sangat dibutuhkan karena sangat membantu ketika nanti mengkritisi LKPj dari Gubernur karena uraian tentang serapan dana, kinerja dan lain-lain ada di legislatif, harapannya perlu dibangun suasana forum agar lebih bagus dan berani mengungkapkan fakta yang ada di lapangan.

“Bisa memberikan input yang bagus agar bisa membahas kemudian mengembalikan output terhadap LKPj Gubernur yang baik,” pintanya. (con/priyanto)