Sumanto: Pemerintah Harus Jamin Ketersedian Stok Pangan

SAVE 20240505

RAKOR LEBARAN. Sumanto menghadiri rakor Forkopimda : Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jateng “Menjaga Kondusivitas Wilayah Jawa Tengah Menyambut Hari Raya Idulfitri 2024/1445H” di Gradhika Bakti Praja, komplek Kantor Gubernur, Senin (1/4/2024). (foto teguh prasetyo)

SEMARANG – Pemerintah harus dapat menjaga stok kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri. Ketiadaan maupun kurangnya stok pangan dapat berakibat perekonomian masyarakat terganggu, termasuk mengganggu stabilitas dalam negeri.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Jateng Sumanto saat memberikan paparan dalam Rapat Forkopimda : Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jateng “Menjaga Kondusivitas Wilayah Jawa Tengah Menyambut Hari Raya Idulfitri 2024/1445H” di Gradhika Bakti Praja, komplek Kantor Gubernur, Senin (1/4/2024). Rapat dipimpin langsung Pj Gubernur Nana Sudjana dengan dihadiri Kapolda, Pangdam IV Diponegoro, Kajati, Kepala PT, dan bupati/wali kota se-Jateng.

“Jelang hari raya ini semua masyarakat mencari kebutuhan pokok. Beras, gula, daging, dan segala macam lainnya. Stok pangan tersebut harus ada, jangan sampai kosong. Seperti kejadian tingginya harga beras beberapa waktu lali. Permintaan besar sementara stok terbatas. Spekulan pun bermain, harga naik. Saat-saat inilah yang harus kita jaga. Dengan demikian kita juga turut menjaga inflasi daerah,” ucapnya.

Sebagaimana penjelasannya, Pj Gubernur menyebutkan penurunan inflasi menjadi fokus perhatian pemerintah. Pada Maret sesuai data dari BPS menyebutkan angkanya 3,40 persen. Bahkan tiga daerah seperti Wonosobo, Wonogiri dan Rembang, cukup tinggi inflasinya.

Supaya inflasi tidak naik, maka pemerintah akan berkoordinasi dengan semua instansi termasuk Bulog untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan. Dia pun menjamin stok pangan tidak bakal berkurang.

“Saya meminta kepada masing-masing bupati/ wali kota untuk sering-sering turun lapangan, sidak ke pasar, melihat gudang distributor. Jangan sampai ada mata rantai distribusi yang terputus,” ucapnya.

Selain masalah perekonomian, hal lain menjadi perhatian pemerintah adalah kesiapan infrastruktur serta kesiapan menghadapi bencana alam. BMKG merilis April ini intensitas hujan masih tergolong tinggi.

Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi menyampaikan pihaknya sudah memetakan jalan nasional sepanjang 1.887 km. Di sepanjang jalan tersebut ada 66 lokasi rawan kemacetan. Jajaran kepolisian segera menggelar operasi Ketupat Candi yang akan dimulai pada H-7 tepatnya tanggal 3 April.

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.