Kedaulatan Pangan Perlu Pertanian yang Terintegrasi

IMG 20231030 WA0030

INTEGRATED FARMING. Komisi B DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal integrated farming di Rohani Farm House Kabupaten Sukoharjo, Senin (30/10/2023). (foto diana sulis)

SUKOHARJO – Dalam rangka penyusunan Raperda Kedaulatan Pangan, Komisi B DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Rohani Farm House Kabupaten Sukoharjo yang memiliki program pertanian terintegrasi. Yakni, dalam satu lahan mencakup tanaman pangan, perikanan, dan peternakan.

“Kedatangan kami adalah untuk mendapatkan informasi untuk Raperda Kedaulatan Pangan yang sedang disusun Komisi B. Karena, kami merasa petani yang sudah menggarap tanaman pangan adalah hal utama yang harus diperhatikan” ujar Ketua Komisi B, Sarno, Senin (30/10/2023).

Sementara, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sri Marnyuni juga menekankan hal-hal mengenai isi dari Raperda Kedaulatan Pangan. Ia berharap Jateng tidak sampai kekurangan pangan.

“Terkait raperda, lumbung desa itu harus ada yang bertanggung jawab, kerjasama antara desa dan kota juga harus dicek. Jangan sampai masyarakat mengalami kesusahan mendapatkan bahan pokoknya karena hal itu untuk menopang kebutuhan masyarakat,” kata Sri.

Senada, Anggora Komisi B Kadarwati mengatakan persoalan pangaan menjadi sangat penting mengingat Provinsi Jateng merupakan lumbung pangan nasional karena mempunyai lahan pertanian yang luas dengan jumlah penduduk yang padat. “Dari situ, diharapkan bisa menghasilkan produk pangan bagi masyarakat,” tambah Kadarwati. 

Menanggapi Dewan, Uyun Hermawati selaku Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo mengaku sangat apresiatif dengan upaya Komisi B yang kini menyusun Raperda Kedaulatan Pangan. Untuk saat ini, ia juga mengakui di Sukoharjo belum memiliki raperda yang mengatur tentang pangan.

“Khususnya di Sukoharjo belum disusun untuk raperda yang dimaksud. Namun, ada Perda Cadangan pangan Nomor 13 Tahun 2012,” kata Uyun.

Dari Rohani Farm diwakilkan dari Dinas Pertanian & Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Hadi Pramono selaku Kabid Tanaman Pangan, dan Jaka Yuli sebagai Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini, Hadi menjelaskan, untuk membantu ketahanan pangan, pemilik lahan Rohani Farm mempunyai trik dengan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), yang semula sekali panen setahun sekali menjadi 2 kali atau lebih.

“Bahkan, sekarang lahan yang dikelola disini bisa sampai 3 kali panen dengan menggunakan benih super. Benih normal biasa panen 110 hari, kalau disini menggunakan benih Genjah yang bisa 80 hari panen. Jadi, lahan bisa tanam dan panen setahun sampai 3 kali,” jelas Hadi Pramono.

Sementara, Jaka Yuli juga menjelaskan pengelolaan hasil-hasil tani itu dilakukan melalui BumDes, terkait lumbung pangan. “Dalam persoalan ini, sebaiknya Dinas Pangan & Penyuluh harus tetap terlibat langsung,” tambah Jaka Yuli.

Sebagai informasi, Rohani Farm tersebut merupakan milik Hery Sunarto. Di dalamnya terdapat pengelolaan hasil pertanian yang baik karena memiliki program Integratif Farming (pertanian terintegrasi). (bintari/ariel)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.