Kemiskinan Jateng Jadi Sorotan DPRD

1675403372826

PEMBUKAAN MUSRENBANG: DPRD menghadiri acara pembukaan Musrenbang 2023 di Gradhika Bakti Praja.(foto: teguh prasetyo)

SEMARANG – Penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah menjadi sorotan DPRD dalam acara ‘Musrenbang 2023 untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026.’ Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sukirman saat memberikan sambutan, Jumat (3/2/2023) di Gedung Gradhika Bhakti Praja. 

“Dalam konteks kemiskinan, dalam program yang sudah dicanangkan oleh Gubernur Jateng, kepala daerah bisa lebih detail mendata seluruh warga-warga yang miskin. Mungkin memang agak sedikit kerepotan, harapannya angka kemiskinan dapat kita turunkan,” ungkap politikus PKB itu.

“Kami berharap soal kemiskinan dan keamanan wilayah menjelang Pilkada serentak dapat menjadi isu strategis dan menjadi kebijakan prioritas pembangunan dalam RPD 2024 – 2026. Jadi hal tersebut bisa benar-benar menjadi kerangka pikir perjuangan kita bersama,” tandasnya.

Dalam acara musrenbang tersebut, dia juga menyampaikan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026 masih ditemukan beberapa target sama, bahkan ada yang menurun dari tahun sebelumnya. Untuk itu beberapa masih harus dikoreksi supaya menjadi semakin baik lagi.

“Sebagai contoh, kemiskinan tahun 2024 dan 2025 ditargetkan sama dalam dokumen RPD di tahun 2024-2026 yaitu 9,06 sampai 8,96%. Selanjutnya indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan sebesar 66,28 sampai 66,30. Dimana target tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 67,53,” ungkapnya.

Selain itu, dalam bidang politik, DPRD juga telah memfokuskan untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 baik pemilu Presiden, DPR-RI, DPRD maupun Kepala Daerah. Sehingga kondusivitas salah satu wilayah menjadi perhatian untuk RPD 2024 – 2026, RKPD Provinsi Jateng 2024 untuk menjadikan kehidupan masyarakat aman, damai, dan bersatu.

Beberapa permasalahan masih perlu didiskusikan kembali dalam forum-forum berikutnya. Sehingga penyampaian kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dapat terlaksana semaksimal mungkin.(amin/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.