Irigasi Catgawen Topang Kawasan Persawahan di Temanggung

Tanggal -
1 airigasi

TINJAU PROYEK. Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso bersama jajaran Komisi D meninjau proyek irigasi Catgawen, Temanggung.(Foto: Ervan Ramayudha)

TEMANGGUNG – Komisi D DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Temanggung guna melihat sejumlah proyek yang didanai APBD 2018. Salah satu lokasi yang ditinjau adalah pembangunan irigasi Catgawen, Kamis (2/5/2019).

Anggota Komisi D DPRD M Ngainirrichadl mengemukakan, pembangunan irigasi perlu mendapatkan prioritas mengingat Jateng termasuk salah satu daerah penyangga pangan nasional. Karena itulah ketersediaan dan kelancaran air menjadi sebuah keharusan.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang PSDA Radito menjelaskan, perbaikan dan pembangunan Prasarana dan sarana irigrasi yang berada di daerah irigasi (DI) Catgawen, Temanggung ini menggunakan sumber dana APBD 2018 sebesar Rp. 1.300.000.000 dengan nilai kontrak Rp 1.029.855.000. Panjang irigrasi 2 kilometer dan dapat mengairi 1,49 hektare persawahan. Pembangunannya memakan waktu pelaksanaannya 180 hari kalender.

Bagi Ngainirricadl, pemerintah provinsi untuk serius menata daerah irigasi yang rusak. Banyak laporan di sejumlah daerah terutama penyangga pangan seperti Klaten, Sragen, sejumlah titik irigasi telah rusak. Kerusakan sering diakibatkan karena kondisi bangunan yang sudah tua.

“Para petani betul-betul bisa merasakan efek dari pembuatan irigrasi yang telah dibuat Pemerintah Jawa Tengah, apalagi nanti pada 2018-2023, nilai tukar petani menjadi salah satu poin yang masuk dalam RPJMD Pemerintah Jawa Tengah jadi harus di prioritaskan,” ucapnya.(ervan/priyanto)

Dilihat: 31

Info Lainnya

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)

  • ASPIRASI JATENG: Jangan Sampai Ada Anak yang Tak Bersekolah

    SURAKARTA – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti mendorong perluasan program sekolah kemitraan dan penguatan Sekolah Rakyat sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Menurut dia pemerintah harus memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri.