PRIME TOPIC: Jaga Distribusi Bahan Pangan Guna Tahan Laju Inflasi

WhatsApp Image 2022 09 07 at 16.38.11

BICARA INFLASI: Ketua Komisi B Sumanto menjadi narasumber mengangkat tema mengendalikan inflasi di Surakarta.(foto: soni dinata)

SURAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng mengingatkan pemerintah supaya bisa terus menjaga stabilitas harga pangan untuk menjaga inflasi daerah. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi B Sumanto dalam acara Prime Topic DPRD Provinsi Jawa Tengah yang disiarkan langsung oleh Radio Trijaya dan Radio Pandanaran di ruang rapat Nakula Gedung Perpustakaan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) lantai II, Rabu (7/8/2022).

Secara keseluruhan dia menjelaskan, problem utama inflasi adalah terkait harga pangan dan energi. Dengan kebijakan pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak perlu mendapatkan perhatian serius demi menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bahan pangan.

“Pemerintah daerah harus menjaga kestabilan harga bahan pangan karena turut menyumbang inflasi daerah. Pemerataan distribusi menjadi kunci. Jangan ada harga komoditas yang melambung tinggi atau hilang di pasaran,” ungkapnya.  

Kepala Biro Perekonomian Jawa Tengah, Eddy Sulistyo Bramantiyo menyatakan, pemerintah provinsi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) telah melakukan berbagai langkah antisipatif mengenai lonjakan inflasi. Antara lain menggelar operasi pasar, pemerataan distribusi sejumlah komoditas. Hal itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi menjadi agenda prioritas daerah.

“Pengendalian inflasi, jadi yang menjadi fokus perhatian atau prioritas utama adalah mengendalikan inflasi. Karena inflasi dampaknya cukup luas, termasuk pada pertumbuhan ekonomi dan berdampak pula pada persoalan pengangguran, kemiskinan. Ini menjadi fokus perhatian kita semua,” kata dia.

Mengenai pemerataan stok komoditas bahan pangan, Bramantiyo menegaskan setiap hari pemerintah provinsi berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengontrol berbagai macam kebutuhan pangan guna menjaga harga harga tidak naik.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat tingkat inflasi yang terjadi di Jateng selama Juli 2022 mencapai 0,51 persen. Inflasi bulan Juli tersebut lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 0,85 persen. Kenaikan harga cabai merah dan bawang merah menjadi salah satu pemicu terjadinya inflasi. Adapun penurunan harga minyak goreng, bawang putih, serta beras menjadi penahan laju inflasi Juli.

Dari enam kota besar tempat dilakukannya survei indeks harga konsumen, kata dia, inflasi tertinggi dialami Kota Semarang dan Tegal yang masing-masing lebih tinggi (0,59 persen) dari inflasi Jawa Tengah. Adapun inflasi terendah terjadi Kota Surakarta dan Cilacap dengan masing-masing 0,35 persen.

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UNS, Mulyanto mengatakan, tingkat inflasi Indonesia, termasuk Jawa Tengah diperkirakan antara 5-6 persen, atau masih rendah dibanding beberapa negara lain yang mencapai lebih dari sembilan persen. Inflasi Indonesia relatif rendah karena dari sisi pemerintah sudah merespons dampak kenaikan global.

“Artinya bahwa dampak inflasi sudah dapat dikurangi secara optimal. Sedangkan langkah pemerintah seperti apa, kita berharap pemerintah tetap menjaga pemerataan pangan, selanjutnya bantuan subsidi harga, tranpotasi dan biaya penyusutan diberikan oleh pemerintah provinsi melalui BUMD,”ungkap dia.(anif/priyanto)

Info Lainnya

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)

  • ASPIRASI JATENG: Jangan Sampai Ada Anak yang Tak Bersekolah

    SURAKARTA – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti mendorong perluasan program sekolah kemitraan dan penguatan Sekolah Rakyat sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Menurut dia pemerintah harus memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri.