Perikanan, Pertanian, dan Perkebunan Perlu Terobosan Inovasi

20191001010746 IMG

RAPAT PEMBAHASAN : Jajaran Komisi B melakukan rapat pembahasan dengan instansi mitra kerjanya.(foto: setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Komisi B menyoroti masalah sektor peternakan, perikanan dan pertanian dengan diikuti Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Biro Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal tersebut mengemuka dalam pembahasan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2022, Selasa (14/9/2021).

Ketua Komisi B Soemanto meminta setiap jajaran dinas berkaitan dengan perikanan, peternakan dan pertanian untuk lebih dapat berinovasi dalam menciptakan berbagai terobosan unggulan dalam upaya mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jawa Tengah sebenarnya punya banyak potensi di bidang peternakan, perikanan dan pertanian karena kontur wilayah bisa menghasilkan varietas yang cukup unik. Dengan perencanaan program matang, bisa menjadi harapan mendorong PAD diluar penerimaan pajak yang sering jadi primadona,”

Dikatakan hampir setiap dinas mempunyai inovasi masing-masing, Dinas Kelautan Perikanan dengan pemberdayaan nelayan pesisir dan tambak ikan. Dinas Ketahanan Pangan dengan dorongan memborong hasil peternak dan petani pelosok dijual kepada ASN. Dinas LHK dengan pemanfaatan lahan hutan menjadi perkebunan bersama Perhutani. Dinas Peternakan Kesehatan Hewan berfokus peningkatan kualitas ternak sapi dan kambing varietas unggulan. Dinas Perindustrian dan Perdangan terus berupaya menumbuhkan UMKM baru dengan pemanfaatan SDA di lingkup daerah masing-masing.

GEMAR MAKAN IKAN
Sementara turut disinggung perihal masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat Jateng akan hasil olahan ikan air tawar dan asin. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan terus memberikan sosialisasi setiap wilayah pesisir yang ada di kabupaten kota di Jawa Tengah. Anggota Komisi B Mukafi Fadli menyarankan memperhatikan wilayah yang tidak berdekatan dengan bibir pantai.

“Gemar makan ikan, memang salah proyeksi terbaik mendorong masyarakat mengkonsumsi makanan dengan kandungan gizi baik. Untuk wilayah pesisir sangat mudah untuk membeli atau mencari ikan, sedangkan wilayah yang tidak berdekatan dengan pantai akan kesulitan. Maka kami ingin para petambak juga diberikan edukasi dalam pengelolaan ikan air tawar juga mendorong masyarakat sekitar untuk mengkonsumsi juga,” terang legislator PKB itu.(tyo/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.