Perlu, Upaya Penguatan Pendapatan Petani

Tanggal -
Screenshot 20210818 130649

Sumanto. (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng membahas upaya penguatan sektor pertanian dalam ‘Dialog bersama Parlemen: Prime Topic’ dengan tema ‘Strategi Penanganan Pupuk Langka & Kesejahteraan Petani’ di Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Jumat (18/8/2021). Dalam dialog itu, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto menilai selama ini pendapatan petani belum membaik, sejak zaman penjajahan Cultuurstelsel hingga masa kemerdekaan.

“Coba bandingkan dengan pendapatan buruh dalam UMR yang setiap tahun naik, pendapatan petani cenderung tetap. Permasalah subsidi juga ruwet setiap tahunnya. Data pemerintah mengatakan subsidi cukup tapi di lapangan berbeda dan masih banyak kekurangan karena banyak orang yang bermain. Saya usul yang disubsidi bukan pupuknya tapi gabahnya dibeli oleh Bulog dengan HPP pemerintah,” tegas Legislator PDI Perjuangan itu.

Sementara, Kasi Pupuk dan Pembiayaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng Asil Tri Yuniati mengatakan salah satu tujuan subsidi pupuk adalah menghindari gejolak harga pupuk. Hal itu merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk meringankan beban petani.

Ia juga menjelaskan, menurut aturan, petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi adalah petani yang bergabung di kelompok tani dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pada tahun sebelumnya. Dan, penyusunan RDKK itu sudah menggunakan sistem elektronik yang dipandu para penyuluh pertanian.

“Upaya pengalihan subsidi pupuk sudah pernah ditanyakan ke Pemerintah Pusat. Ada 2 alasan yang dipertimbangkan, pertama karena banyaknya petani secara nasional sejumlah 16,6 juta petani dan yang kedua karena selisih pupuk subsidi dan non subsidi sangat jauh,” jelas Asil.

Menurut Profesor Sony Heru Priyanto penyusunan RDKK tersebut seharusnya real time dan bukan disusun pada tahun sebelumnya. Karena, data pertanian itu dapat berubah setiap saat. Dalam hal digitalisasi data memang sudah keharusan, namun data tersebut harus memuat informasi yang real time.

“Terkait usulan pengalihan subsidi pupuk ke subsidi pasca panen saya sangat mendukung dan harga yang diterima oleh petani bukan hanya harga wajar tapi harus harga makmur. Karena, rata-rata Negara yang makmur harga pangannya mahal,” ujar profesor. (faiz/ariel)

Dilihat: 33

Berita Terkait

  • Industri Rambut Wig Purbalingga Ciptakan Lapangan Kerja

    PURBALINGGA – Kabupaten Purbalingga selama ini sudah dikenal sebagai Kota Perajin, salah satunya home industry pembuatan wig atau rambut palsu. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng ingin melihat perkembangan usaha masyarakat tersebut dalam rangka mencari data dan masukan guna penyusunan draft Raperda tentang Tata Kelola & Pemasaran Eksport Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan & UKM.

  • Matangkan Raperda, Dewan Temui KPH Pemalang

    PEMALANG – Komisi B DPRD Jateng terus mematangkan isi raperda
    pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan mencari masukan ke sejumlah stakeholder, salah satunya PT Perhutani. Pentingnya masukkan informasi itu, baik data maupun aspirasi, supaya peraturan daerah yang dihasilkan nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar hutan.

  • PANTAU PANTI: Bangun Jejaring untuk Pengembangan Panti Sosial

    SURAKARTA – Dalam acara ‘Sosialisasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS Terlantar dalam Panti 2021’ di Panti Pelayanan Sosial Wanita ‘Wanodyatama’ Kota Surakarta, Sabtu (27/2/2021), optimalisasi panti menjadi persoalan utama yang diperbincangkan. Seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri, pengelolaan panti harus diperhatikan sehingga pelayanannya bisa optimal.