Eksistensi MPP Dukung Investasi Daerah

IMG 20210522 WA0005

BICARA INVESTASI. Komisi A bersama Pimwan saat berdiskusi soal investasi di Kantor DPMPPT Kabupaten Sleman Provinsi DIY, Kamis (20/5/2021). (foto dewi sekarsari)

SLEMAN – Di tengah kondisi pandemi ini, pemerintah terus melakukan upaya pemulihan ekonomi, salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Dalam hal ini, DPRD Provinsi Jateng sangat mendukung keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai kemudahan fasilitas pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat/ investor agar investasi tetap meningkat. 

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama rombongan Komisi A, saat berdiskusi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman Provinsi DIY, Kamis (20/5/2021). Dalam diskusi itu, Quatly menanyakan beberapa hal terkait realisasi investasi pada 2020 lalu di Kabupaten Sleman, begitupula jumlah perizinan yang masuk pada 2021 ini. 

“Terkait jumlah investasi, bagaimana realisasi investasi pada 2020 kemarin yang kita tahu tahun lalu merupakan tahun yang berat untuk semua sektor perekonomian. Bagaimana juga dengan target investasi tahun ini. Apa yang dilakukan DPMPPT Kabupaten Sleman untuk meningkatkan investasi,” kata Politikus PKS itu.

Sementara, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Sutjipto juga menanyakan mengenai MPP yang ada di DPMPPT Kabupaten Sleman. “Saat ini masih berjumlah 14 instansi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bergabung,” kata legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Menjawabnya, Kepala DPMPPT Kabupaten Sleman Retno Suciati menjelaskan pada 2020 lalu ada beberapa investor yang gulung tikar salah satunya Centro yang ada di Mall Ambarukmo Plaza dan Watson yang di Hartono Mall. Ada juga yang beralih kepemilikan. Namun, pihaknya merasa lambat laun investasi di Kabupaten Sleman akan mengalami perbaikan. 

“Kami tetap berusaha untuk mempertahankan investor dengan adanya perda yang memberikan insentif dan kemudahan investor dalam berinvestasi di Sleman, salah satunya dengan kemudahan perizinan usaha. Saat ini, ada 36 izin sudah masuk di kami. Permohonan izin di Sleman saat ini sudah ada 60 tiap harinya. Saat pandemi kemarin turun hingga 70 persen. Target investasi kami Rp 10 triliun, kami berharap bisa terwujud pada tahun ini,” kata Retno.

Soal jumlah OPD yang bergabung dalam MPP, ia mengakui saat ini masih ada 14 OPD yang bergabung. Namun, masih banyak kerjasama dengan OPD lainnya yang akan dilakukan. Kendala yang dihadapi yakni keterbatasan ruangan sehingga tidak bisa menampung banyak. 

“Kami sedang menunggu pembangunan gedung baru yang lebih luas dengan fasilitas yang lebih memadai agar peningkatan pelayanan publik bisa dilakukan secara cepat dan efisien,” harapnya. (ayu/ariel)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.