PRIME TOPIC: Dukung Penguatan Sektor Pertanian Jateng

Screenshot 20210327

Sumanto. (foto setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng tetap mendukung pemprov dalam upaya penguatan sektor pertanian. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto dalam ‘Dialog bersama Parlemen – Prime Topic’ dengan tema Kebijakan Pertanian untuk memperkuat Swasembada Beras di Jateng’ di Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Jumat (26/3/2021). 

Dalam dialog itu, ia menilai sudah saatnya sektor pertanian Jateng kembali bangkit, mengingat masih banyaknya potensi yang belum tergali. Penguatan itu perlu dilakukan karena regulasi selalu berubah di setiap masa periode pergantian pemerintahan. 

Dikatakan, upaya pemprov dalam penguatan sektor pertanian itu dapat dilakukan ke setiap balai pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sebagai contoh, ada dorongan anggaran dan tenaga SDM yang memadai.

“Kami ingin nanti di setiap balai-balai pertanian peternakan, perkebunan, dan perikanan bisa bergerak sangat masif dan kami bersedia mendorong lewat raperda atau pansus. Kami ingin tenaga profesional menjadi SDM unggul di sektor pertanian, terutama tenaga muda, agar hasil inovasi di sektor pertanian bisa tercapai,” tegas Politikus PDI Perjuangan itu.

Sementara, pembicara lainnya yakni Kabid Sarana Prasarana Dinas Pertanian & Perkebunan (Distanbun) Provinsi Tri Sulistiyono memaparkan mengenai beberapa persoalan di sektor pertanian. Ia mengatakan ada kendala soal minimnya lahan pertanian padi yang tergerus proyek pembangunan. 

Untuk itu, perluasan lahan pertanian harus disesuaikan dengan program perencanaan tata ruang wilayah. Selain mengenai lahan, produktivitas beras masih terkendala dengan penyediaan bibit unggul sehingga butuh perhatian lebih.

“Pengembangan sektor pertanian dalam hal perluasan lahan masih terkendala. Lahan yang akan dibuka harus disesuaikan dengan program perencanaan tata ruang wilayah yang tentunya berkaitan langsung dengan Kawasan Strategis Nasional. Problematika juga terlihat pada penyediaan bibit beras kualitas unggulan yang harganya masih sangat tinggi. Tentunya, hal tersebut menjadi bahan dorongan sehingga mendapatkan perhatian lebih,” kata Tri.

Dari kalangan akademik, Guru Besar Fakultas Ekonomika & Bisnis Undip Semarang Profesor Waridin menilai pengembangan pertanian itu masih sangat mungkin dilakukan, sepanjang pengelolaan Balai bisa ditingkatkan ke level maksimal. Jika diperlukan, kata dia, pemerintah bisa membuat program radikal revolusioner di sektor pertanian seperti minimnya lahan bisa dimaksimalkan dengan terobosan teknologi terkini. Soal beras varietas unggul seperti Rojolele, saat ini dianggap langka tapi hal itu bisa diolah ulang karena minat pasar juga masih tinggi. 

“Dalam strategi peningkatan hasil industri pertanian, bila terus melihat masalah klasik, maka tidak akan ada perkembangan sama sekali. Era teknologi sudah sangat memudahkan semua itu. Oleh karena itu, kita harus bisa merangkul dan meluncurkan program-program peningkatan balai-balai dinas terkait. Soal bibit unggul, perlu riset yanb lebih luas lagi sehingga bisa diketahui trend jenis beras apa yang sedang diminati. Kalau perlu, buat versi sendiri dengan kualitas unggulan. Di setiap pos balai, bila memang diperlukan tenaga ahli profesional khusus, maka harus cepat dilakukan agar kreativitas tenaga muda di sektor pertanian bisa terserap,” saran profesor. (setyo/ariel)

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)