BBPTT Perlu Efektifkan Kinerja untuk Masyarakat

IMG

PANTAU TERNAK. Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat memantau ternak sapi di TT Maron Kabupaten Temanggung, Senin (8/3/2021). (foto ariel noviandri)

TEMANGGUNG – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menilai Balai Budidaya & Pembibitan Ternak Terpadu (BBPTT) Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Jateng perlu mengevaluasi kinerjanya. Pasalnya, selama ini pengeluaran untuk belanja operasional dan belanja tenaga harian lepas (THL) di sejumlah Taman Ternak (TT) di Jateng masih cukup tinggi.

Data BBPTT pada 2021 ini menyebutkan, alokasi belanja operasional dari 11 TT yang ada di Jateng jumlahnya mencapai Rp 3,65 miliar dan alokasi belanja THL di 11 TT tersebut sebanyak Rp 2,17 miliar sehingga total jumlah alokasi belanja pada tahun ini Rp 5,83 miliar dari pagu pada 2021 ini sekitar Rp 8,39 miliar. Sementara, realisasi PAD pada 2019 sebesar Rp 2,93 miliar dari target Rp 2,71 miliar (pagu Rp 20,9 miliar) dan pada 2020 lalu naik menjadi sebesar Rp 3,33 miliar dari target Rp 3,41 miliar (pagu Rp 7,9 miliar). Sedangkan pada tahun ini, hingga Januari baru mencapai 17,6% atau Rp 618 juta dari target Rp 3,51 miliar.

Dari data itu, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Moh. Budiyono melihat ada ketidakseimbangan antara pengeluaran untuk belanja operasional & THL dan pencapaian PAD yang diraih. Meski tampak memperoleh keuntungan, namun BBPTT perlu melakukan efisiensi dalam hal belanja tersebut.

“Dari data itu, biaya upah (belanja) pegawai dan operasionalnya sekitar 40%. Jadi, antara cost (pengeluaran) belanja dan keuntungannya (PAD) tidak imbang. Karena, biaya operasional dan upah pegawai itu masih cukup memberatkan sehingga perlu efisiensi. Diharapkan, dengan efisiensi bisa bermanfaat bagi masyarakat sekaligus bisa meningkatkan pendapatan,” kata Anggota Fraksi PKB itu, saat memimpin Komisi C memantau perkembangan TT Maron Kabupaten Temanggung, Senin (8/3/2021).

Ia juga mengingatkan Komisi C tidak selalu menuntut adanya kenaikan pendapatan. Namun, kata dia, yang terpenting tetap fungsi terhadap masyarakat.

“Jika ada bibit yang unggul di TT, maka bibit itu diperuntukkan bagi masyarakat. Diharap, antara cost dan keuntungan bisa dilakukan evaluasi agar kinerja ke depan bisa lebih baik lagi,” sarannya.

Mendengar hal itu, Kepala BBPTT Agus Sucipto mengaku siap melaksanakan saran dari Komisi C tersebut. Ia mengatakan selama ini TT sudah mampu memberikan manfaat bagi masyarakat seperti TT Maron Kabupaten Temanggung yang selama ini melakukan peternakan sapi dan ayam.

“Pembibitan ayam Arab, penjualan telurnya mampu menambah pendapatan TT. Selain itu, efek ekonomi untuk masyarakat juga sangat besar. Hanya saja, kami mengakui permasalahannya adalah target PAD memang selalu naik sehingga kami terus menggenjot kinerja agar PAD bisa tercapai,” kata Agus. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.